Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu menjaga Non-Performing Loan (NPL) pada 2022 yakni 0 persen. Angka tersebut menurun setelah NPL mencapai 0,25 persen pada 2021.
Direktur Utama PIP Ismed Saputra mengatakan untuk menjaga NPL tetap terjaga yakni dengan pendampingan pelaku usaha. Pasalnya menurutnya pembiayaan ultra mikro sebenarnya risikonya cukup besar
“Kalau tidak ada pendampingan akan macet. Karena orang tinggal di sini bisa pindah ke sana,” kata Ismed dalam Media Meet Up UMi PIP Kemenkeu, Jumat (16/6/2023).
Para debitur juga dibagi dalam kelompok-kelompok supaya proses pembayaran lebih mudah. Dengan demikian, lanjut Ismed, debitur lebih bertanggung jawab dan teratur untuk membayar pinjaman.
Di sisi lain, PIP juga menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) untuk para pendamping, yang dilengkapi pola project based learning, sehingga materi pendampingan langsung dipraktekkan kepada debitur. Bentuk kegiatan dukungan tersebut berupa pemberian motivasi usaha, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan terhadap debitur dan sebagainya.
“Pada 2022, kegiatan dukungan itu terbagi menjadi empat yakni pelatihan, promosi, pemberdayaan dan inkubasi usaha,” katanya.
Tahun ini, PIP menargetkan 2,2 juta debitur untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tahun ini. Pembiayaan yang telah terealisasikan per 14 Juni kemarin yakni 568.574 debitur dengan Rp2,33 triliun.
Pada 2022, PIP telah menyalurkan kredit kepada 2,01 juta debitur dengan Rp8,1 triliun. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan target pada 2021 yakni 2 juta debitur.
Sementara itu secara kumulatif sejak 2017-2022, pembiayaan telah disalurkan kepada 7,4 juta debitur dengan nilai yang digulirkan sekitar Rp26,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel