Bisnis.com, CIREBON—Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan masih ada beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang tidak serius menangani masalah kemiskinan di kabupaten itu.
Menurut Imron, penanganan permasalahan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon. Melainkan, seluruh dinas.
"Saya meminta semua pihak, terlebih SKPD terkait untuk serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Setiap bulan harus ada peningkatan progres untuk persoalan ini,” kata Imron di Kabupaten Cirebon, Rabu (21/6/2023).
Imron menyebutkan, pihaknya saat ini terus melakukan verifikasi dan validata jumlah warga miskin.
Terkait upaya penanganan kemiskinan, Dinsos Kabupaten Cirebon tengah melakukan verifikasi dan validasi data. Selama ini, angka kemiskinan di setiap SKPD berbeda.
"Selama ini memang ada ketidaksesuaian data, mulai dari Puskesos dan Dinkes itu sendiri. Verval data sangat diperlukan, karena data akan sinkron. Ini kan, kita mulai dari Puskesos yang ada di desa, lalu naik ke kecamatan dan sinkron dengan data Dinsos,” katanya.
Diketahui Imron Rosyadi bakal mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala daerah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada November 2023.
Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum mampu dituntaskan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 266.110 atau 12,01 persen dari total 2,31 juta jiwa.
Imron mengatakan, pemerintah memprediksi angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bakal turun di bawah angka 10 persen pada akhir 2023.
Menurut Imron, menurunkan angka kemiskinan adalah pekerjaan pemerintah paling sulit, lantaran jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon terus bertambah setiap tahun.
“Kemiskinan sulit dihapus di bumi ini. Bahkan sejak zaman nabi sekali pun, orang miskin selalu ada dan terus berdampingan dengan orang kaya,” kata Imron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel