Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong partisipasi swasta dalam membangun Kawasan Metropolitan Rebana, terutama terlibat dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo meenyampaikan bahwa kerja sama yang erat antara pemerintah, baik pusat dan daerah, juga sektor swasta akan semakin mempercepat pengembangan kawasan tersebut.
Apalagi, kata Wahyu, pemerintah telah menerbitkan UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan investasi swasta untuk membangun negeri, termasuk di sektor infrastruktur.
“Kita harapkan swasta juga terlibat. Dengan adanya UU Cipta Kerja, kita sudah menyiapkan semua aturan yang kita harap bisa memberikan daya tarik kepada swasta untuk lebih aktif dalam membangun Indonesia,” katanya kepada wartawan di Subang, Jawa Barat, Sabtu (24/6/2023).
Dalam hal ini, Wahyu mengatakan bahwa pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Rebana guna mendorong percepatan pembangunan Kawasan Rebana melalui peningkatan investasi.
Kepala Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana Bernardus Djonoputro menyampaikan bahwa total PSN untuk wilayah Metropolitan Rebana, yaitu sebanyak 81 program infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, perhubungan, dan sumber daya air dengan nilai Rp234,59 triliun.
“Metropolitan ini diproyeksikan pada 2030 dapat mendongkrak perekonomian hingga 7,16 persen, membuka peluang 4,39 juta lapangan pekerjaan, dan meningkatkan investasi melalui peningkatan perekonomian hingga 7,77 persen,” katanya.
Dia menjelaskan, saat ini pertumbuhan pesat di wilayah Metropolitan Rebana didukung oleh infrastruktur konektivitas kelas dunia, yaitu Pelabuhan Patimban hingga Bandara Internasional Kertajati.
Kawasan Metropolitan Rebana saat ini berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, meliputi 7 kabupaten/kota, yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Cirebon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel