Bisnis.com, BANDUNG—Kementerian Perekonomian menilai Jawa Barat sudah sangat siap merilis obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah menggelar audiensi dengan Kemenko Perekonomian guna membahas inisiasi penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
“Alhamdulilah Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik, di rating sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat, membangun Jawa Barat melalui sumber pendanaan yang namanya obligasi daerah,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (3/7/2023).
Menurutnya Jawa Barat membutuhkan sedikitnya Rp800 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur penting bagi masyarakat. APBD Jawa Barat sendiri dirasakan masih kecil untuk membiayai infrastruktur.
“Butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paripurna. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang,” ujarnya.
Ridwan Kamil menilai sukuk atau obligasi adalah inovasi untuk mempercepat pendanaan bagi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sendiri dinilai bisa mengakselerasi ekonomi. “Semua kementerian hadir hari ini mendorong itu,” ujarnya.
Langkah Jabar melepas obligasi daerah sendiri tinggal menyisakan persetujuan DPRD. RIdwan Kamil mengaku kesepakatan bersama DPRD harus dibarengi dengan kesepahaman bersama bahwa membangun infrastruktur yang besar dan luas tidak bisa 100 persen hanya mengandalkan pendapatan yang rutin dan seadanya.
“Step awalnya sudah siap, tinggal ketok palu saja antara Pemprov dengan DPRD,” ujarnya.
Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sejak 2014-2018 Jawa Barat sudah terdepan menyiapkan rencana pelepasan obligasi daerah dibanding daerah lain.
“Kalau dilihat progres hari ini Jabar menjadi yang terdepan dari sisi administrasi dan pengetahuan soal pengelolaan hutang. Karena Jabar sebelumnya sudah meminjam di PEN,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel