Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggandeng para pemangku kepentingan untuk membentuk kebijakan baru sebagai solusi mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Heru mengatakan, pihaknya bersama dengan stakeholder telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini salah satu kebijakan yang dibahas adalah penyesuaian jam kerja.
“Ini semua dibahas dan hasilnya dari para ahli yang nantinya diberikan kepada kami, dan tentunya setelah ini ada uji coba apakah bisa dilakukan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat,” ujar Heru saat konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023).
Menurut Heru, apabila kebijakan-kebijakan tersebut ketika di uji coba tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, maka akan diteruskan, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
Pada kesempatan yang sama Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Doni Hermawan mengatakan, rencana kebijakan pengaturan jam kerja bisa menjadi sebuah solusi yang nantinya akan diuji coba keefektivitasnya.
Kebijakan pengaturan jam kerja tersebut bercermin pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, dimana pada waktu itu kemacetan di Jakarta mengalami penurunan yang drastis.
“Sebagaimana kita ketahui pada saat pandemi, memang kemacetan di Jakarta ini sangat drastis menurun, bahkan sekitar 30 persen. Kemacetan di Jakarta itu sangat dirasakan menurun dan ini menjadi salah satu bahasan,” jelasnya.
Selain penyesuaian kebijakan jam kerja, secara paralel para stakeholder juga akan mengkaji usulan kebijakan bekerja di rumah (work from home/WFH), yang nantinya diberlakukan di instansi maupun perkantoran.
“Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan yang nantinya dari hasil diskusi akan ditetapkan sebuah kebijakan yang nanti akan kita berlakukan dan diujicobakan,” jelasnya.
Akademisi/Pakar Sektor Transportasi Sutanto Soehodho melanjutkan, pihaknya telah melakukan survei terkait jam kerja. Hasilnya adalah sebagian besar warga Jakarta menyetujui rencana kebijakan pembagian jam kerja dan WFH. Namun demikian, kedua kebijakan ini masih dalam pembahasan, termasuk masih ada solusi lain yang bisa dijadikan opsi.
“Survei kami mengatakan banyak sekali yang menyetujui hal seperti itu, namun kami menyadari bahwa itu tidak merupakan satu-satunya obat untuk menyelesaikan kemacetan, ada beberapa turunan kegiatan yang harus dilakukan yaitu dalam bentuk transport atau traffic management,” jelasnya.
Sutanto menyampaikan, dari hasil survei masih banyak masyarakat yang juga menginginkan layanan angkutan umum diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
“Dari survei kami pun mereka yang setuju menuntut misalnya diperbaiki lebih jauh lagi layanan angkutan umum kita, misalnya bagaimana integrasi dan lain sebagainya itu dilakukan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel