Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengungkapkan hasil pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat pagi (21/7/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Mendag yang akrab disapa Zulhas ini meminta Tony Blair untuk membantu Indonesia menghadapi Uni Eropa terkait kebijakan deforestasi.
“Tadi saya meminta agar Tony untuk membantu kita,” kata Zulhas kepada awak media, Jumat (21/7/2023).
Politisi PAN itu menyebut, Tony Blair bersedia membantu Indonesia menghadapi sengketa tersebut. “Oh dengan senang hati malah, bakal membantu,” ujarnya.
Menurut Zulhas, adanya kebijakan tersebut menganggu sektor pertanian dalam negeri dan dinilai diskriminatif lantaran ditujukan untuk hasil bumi Indonesia seperti kopi, cokelat, lada, dan lainnya. Namun di sisi lain, Uni Eropa justru tetap memesan batu bara dari Indonesia.
Melihat kondisi itu, Zulhas menilai perlu dilakukan lobi-lobi, salah satunya dengan meminta bantuan dari Tony Blair.
Menurut catatan Bisnis, Uni Eropa mengesahkan European Union Deforestation-Free Product Regulation (EUDR) pada 19 April 2023 dan resmi berlaku 16 Mei 2023. Regulasi ini mengatur perdagangan komoditas bebas deforestasi.
Dalam kebijakan ini, eksportir diizinkan untuk menjual produknya jika sudah melewati uji tuntas. Tujuannya, untuk memastikan produk tak berasal dari lahan yang mengalami degradasi atau deforestasi.
Produk yang disasar dalam aturan ini antara lain sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu, termasuk produk yang mengandung, diberi makan atau dibuat dengan menggunakan komoditas ini (seperti kulit, coklat dan furnitur).
Parlemen Uni Eropa juga menambahkan produk-produk seperti karet, arang, produk kertas cetak, dan sejumlah turunan minyak sawit.
Zulhas kala itu menyebut, regulasi ini akan membuat Indonesia kehilangan nilai perdagangan sekitar US$6 miliar atau Rp89,7 triliun.
“Kita bisa cek produk-produk yang terkait itu nilainya hampir US$6 miliar, itu kita bisa kehilangan,” kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).
Indonesia juga berencana untuk menggugat Uni Eropa atas aturan deforestasi, dengan mengajak negara-negara yang dirugikan dengan adanya aturan ini. Menurutnya, Indonesia berhak untuk menggugat Uni Eropa.
“Itu sangat diskriminatif. Oleh karena itu, kita akan melakukan perlawanan, nanti berunding, tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel