Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Siti Zuhro mencurigai pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai saksi kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) berkaitan dengan kehadiran tiga elite partainya di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem beberpa waktu lalu.
Siti melihat kecenderungan adanya politisasi hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan pemanggilan Airlangga oleh Kejagung Agung (Kejagung) yang momennya tak lama usai kehadiran tiga elite Partai Golkar di acara NasDem.
Sebagai informasi, NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Anies dan koalisi pendukung membawa narasi perubahan, sehingga diyakini beberapa kelompok pendukung pemerintahan tak senang.
"Apakah [pemeriksaan Airlangga] ada kaitan antara kehadiran Golkar di acaranya NasDem, apel siaga NasDem, apakah ada kaitannya dengan itu? Jadi siapapun yang ingin mendukung Anies seolah-olah langsung harus dieksekusi, apakah seperti itu?" tanya Siti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/1023).
Jika benar, lanjutnya, maka sistem pemerintahan telah menjadi otoritarian. Menurut Siti, wajar jika ada penafsiran liar di tengah masyarakat.
Bagaimanapun, dia menyatakan sudah sering terjadi jika ada tokoh yang tak dikehendaki penguasa ingin maju di dalam ajang elektoral maka coba digagalkan lewat kasus hukum.
Oleh sebab itu, jika ada gerak-gerik yang mengisyaratkan Golkar akan mendukung Anies maka ada upaya pencegahan.
"Jadi gampang sekali, sudah tahu resepnya. Tarik aja ke kasus korupsi, suap, dan sebagainya, kena dia. Jadi saksi aja dia sudah tercoreng apalagi jadi tersangka, apalagi terdakwa, dan itu yang dijadikan senjata," jelas Siti.
Sebagai informasi, pada Minggu (16/7/2023), sejumlah elite Partai Golkar terlihat hadir di GBK untum hadiri Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Mereka tampak duduk di jajaran tamu petinggi partai.
Mereka yaitu Ketua DPP Christina Aryani, Wakil Ketua Umum Rizal Mallarangeng, dan Ketua Bakumham Partai Golkar Supriansa.
Sementara itu, Airlangga menjalani pemeriksaan sekitar 12 jam sebagai saksi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah di Kejagung pada Senin (24/7/2023). Penyidik mencecar sebanyak 46 pertanyaan kepada ketum Golkar itu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa angkat bicara mengenai pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Menurutnya, hal itu merupakan risiko seorang pejabat publik.
"Sudah sebuah risiko pejabat publik akan berhadapan dengan hukum. Kalau memang ada, tentunya kerugian negara, karena kebijakan atau mungkin terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jadi, sebagai pejabat publik ada integritas-nya. Itulah risiko yang harus dihadapi jadi kita hadapi saja dengan proses hukum," ujar Erwin usai 'Rilis Riset Big Data Pergerakan Suara Pemilih Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024' di Menara 9, Jakarta, Kamis (20/7/2023) malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel