Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan banyak permintaan untuk pembangunan jalan tol dari para kepala daerah.
Jokowi mengatakan bahwa permintaan pembangunan jalan tol banyak diterima karena kemanfaatannya yang banyak dirasakan oleh masyarakat.
“Para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota melihat bahwa tol itu bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik sehingga karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan,” kata Jokowi Hal dikutip dari laman resmi Setkab, Senin (24/7/2023).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa permintaan pembangunan tol tersebut tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan di setiap daerah. Namun, Presiden melanjutkan, pemerintah memprioritaskan pembangunan di luar Jawa.
“Prioritas [jalan tol] adalah memang masih di luar Jawa,” ujarnya.
Untuk pembangunan tol di Pulau Jawa sendiri, Presiden Jokowi masih mempersilakannya asalkan perhitungan investasinya layak.
Jokowi mengatakan, apabila secara perhitungan internal rate of return (IRR) belum layak, maka bisa diberikan penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Semuanya masih dilihat, dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang,” jelasnya.
Sementara itu, program pembangunan jalan tol di era pemerintahan Jokowi mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI Periode 2004–2009 dan 2014–2019, Jusuf Kalla.
Dia menyebut Jokowi lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan-jalan tidak berbayar atau non-tol.
Jusuf Kalla mengatakan kendati pemerintah telah berhasil membangunan 2.600 kilometer jalan tol hingga 9 tahun masa pemerintahannya. Namun perhatian terhadap jalan biasa masih perlu ditingkatkan.
"Di lain pihak bangga pemerintah membuat jalan tol 2.600 km. Penting sekali jalan tol, tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia itu data BPS. Artinya orang menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar, tetapi jalan rakyat yang dilalui tiap hari oleh petani pedagang kecil rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh kecil saja," kata Jusuf Kalla dalam puncak perayaan milad ke-21 Partai Keadailan Sejahtera, Sabtu (20/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel