Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD menegaskan rakyat Indonesia harus memilih pemimpin yang jeleknya lebih sedikit.
Hal itu ditegaskan Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mewujudkan pemilu bersih pada Selasa (8/8/2023).
Dalam acara tersebut, Mahfud memberi sambutan utama dan didampingi oleh beberapa tokoh lainnya, seperti Kepala PPATK Ivan Yusiavandana, Dewan Pengawas Perludem Titi Anggraeini, Guru Besar Fakuktas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso.
Ditegaskan, bahwa Pemilu 2024 harus dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Salah satu implementasi prinsip tersebut adalah penegakan hukum terpadu untuk mewujudkan pemilu bersih.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga membahas pemimpin yang akan dipilih saat Pemilu 2024.
“Pemimpin harus dipilih dalam Pemilu 2024. Jika banyak calon pemimpin yang tidak baik, kita harus memilih pemimpin yang kejelekannya sedikit,” kata Mahfud saat memberi sambutan utama dalam acara tersebut.
Dia menegaskan bahwa pemimpin atau manusia pasti ada kurang/jeleknya, jadi masyarakat harus memilih pemimpin yang kejelekannya lebih sedikit agar tampuk kepemimpinan tidak jatuh kepada orang yang jahat.
Dia juga menyerukan persatuan dan kesatuan harus dijaga setelah pemilu selesai.
Masyarakat harus kembali bersatu setelah ajang pemilu selesai. Bukan berkonflik tentang pemimpin yang terpilih.
“Pemimpin juga harus mendengar rakyatnya setelah terpilih. Bukan hanya mendengar kelompoknya saja,” tukas Mahfud.
Dia mrnambahkan, pemimpin yang terpilih harus bisa mengayomi rakyatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel