Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rencana partisipasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemenkeu dalam pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan PT SMI masih mengkaji bersama PT Trans Jabar Tol (TJT) yang merupakan bagian dari PT Waskita Toll Road (WTR), anak usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) terkait potensi partisipasi.
"Saat ini PT SMI sedang melakukan kajian dan koordinasi dengan PT TJT terkait dengan potensi untuk berpartisipasi," kata Prastowo kepada Bisnis, Selasa (8/8/2023).
Senada, PT SMI pun memberikan status pengkajian terhadap potensi tersebut. Namun, keputusan akhir mengenai kelanjutan pihaknya untuk pembiayaan proyek Tol Bocimi akan diserahkan kepada pemerintah.
Sebagaimana diketahui, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) resmi batal menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp3 triliun. Hal ini menambah pelik masalah keuangan bagi emitern BUMN Karya itu.
Pembatalan PMN tersebut tertuang dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S410/MBU/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 PT Waskita Karya.
Dengan pembatalan PMN tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan PMN kepada PT Hutama Karya (Persero). Dalam hal ini, Hutama Karya akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan lanjutan Tol Bocimi yakni Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat (14 km) dan Seksi 4 Sukabumi-Barat-Sukabumi Timur (13 km).
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo, mengatakan, pihaknya siap untuk mengambil alih pekerjaan proyek infrastruktur tersebut, kendati rencana penyelesaian ruas Tol Bocimi Seksi 3 masih dibahas oleh Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN dengan konsep penugasan oleh pemerintah.
"Untuk pelaksanaan konstruksi diharapkan dapat dimulai pada pada kuartal I/2024," kata Tjahjo kepada Bisnis, Senin (7/8/2023).
Sementara itu, Kementerian PUPR menyebut bahwa proses alih operator Jalan Tol Bocimi dari Waskita ke Hutama Karya perlu membuat perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) baru.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.
"Iya nanti diteruskan Hutama Karya, tinggal dialihkan dulu PPJT-nya dulu ditutup, terus dibuat PPJT-nya baru, [PPJT awal] ditutup," ungkapnya.
Dia menegaskan PPJT baru perlu dilakukan mengingat Tol Bocimi dibangun dengan investasi murni dari Waskita. Sementara itu, Endra menilai masalah keuangan yang tengah menerpa Waskita saat ini membuat perusahaan pelat merah itu berat untuk melanjutkan investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel