Bisnis.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Korea Utara (Korut) terus mengembangkan senjata nuklir dan memproduksi bahan fisik nuklir pada 2023, serta mengungkap sumber dana untuk senjata itu.
Korut juga diyakini berupaya menghindari sanksi PBB yang bertujuan untuk memutus pendanaan program nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Pemantau sanksi independen dalam laporannya kepada Komite Dewan Keamanan PBB menyatakan para peretas Korea Utara berhasil menargetkan pertukaran keuangan secara global.
"Setelah tingkat pencurian siber yang memecahkan rekor pada 2022, diperkirakan mencapai US$1,7 miliar (Rp25,9 triliun), para peretas Korea Utara dilaporkan terus berhasil menargetkan mata uang kripto siber dan pertukaran keuangan lainnya secara global," katanya, seperti dilansir dari Reuters, pada Jumat (11/8/2023).
Para pemantau sebelumnya telah menuding Korea Utara menggunakan serangan siber untuk membantu mendanai program nuklir dan rudalnya. Korea Utara telah membantah tuduhan peretasan atau serangan siber lainnya.
Pemantau sanksi PBB mengatakan bahwa para peretas yang bekerja untuk Biro Umum Pengintaian Korea Utara (RGB) terus menggunakan teknik siber yang semakin canggih untuk mencuri dana dan informasi.
"Perusahaan-perusahaan di sektor mata uang kripto, pertahanan, energi, dan kesehatan menjadi sasaran khususnya. DPRK terus mengakses sistem keuangan internasional dan juga terlibat dalam operasi keuangan gelap," tulisnya dalam laporan.
Para pemantau melaporkan telah berlanjutnya ekspor batu bara ilegal dan berbagai macam tindakan penghindaran sanksi yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengirimkan produk minyak bumi olahan ke Korea Utara. Sejauh ini, Korea Utara juga mengakuisisi 14 kapal baru yang melanggar sanksi.
"Meskipun perbatasan negara itu sebagian besar masih tertutup, volume perdagangan meningkat, terutama karena dimulainya kembali lalu lintas kereta api. Berbagai macam barang asing dengan cepat muncul kembali," tulis para pemantau yang terus menyelidiki impor barang mewah secara ilegal.
Para pemantau mengatakan bahwa mereka juga sedang menyelidiki dugaan ekspor peralatan komunikasi militer dan amunisi Korea Utara, serta kemungkinan kasus penjualan senjata oleh DPRK atau jenis dukungan militer lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel