Bisnis.com, JAKARTA – Kereta Cepat Jakarta Bandung yang gagal menjadi kado Kemerdekaan RI dipastikan menelan biaya investasi senilai US$7,2 miliar atau setara dengan Rp110,16 triliun.
Awalnya, Kereta Cepat diproyeksikan meluncur pada 18 Agustus 2023 dan bisa menjadi kado HUT ke-78 RI. Sayangnya, sejumlah masalah membuat megaproyek transportasi massal tersebut dipastikan mundur hingga September 2023.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan biaya total tersebut adalah investasi final yang tidak akan bertambah.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memerinci biaya tersebut terdiri dari US$6 miliar (Rp91,8 triliun) nilai awal proyek dan US$1,2 miliar (Rp18,36 triliun) yang merupakan pembengkakan biaya atau cost overrun yang telah disepakati Pemerintah Indonesia dan China.
"Biaya proyek US$7,2 miliar tersebut merupakan angka final yang tidak akan bertambah," ujar Dwiyana saat dihubungi, Selasa (15/8/2023).
Dia menjelaskan biaya yang bengkak terjadi akibat hal tidak terduga yang belum diperhitungkan. Salah satunya berasal dari investasi persinyalan GSM-R 900 MHz.
Dwiyana menyebut penyediaan frekuensi telekomunikasi dan persinyalan GSM-R untuk Kereta Cepat di China disediakan secara gratis oleh pemerintah setempat. Sementara itu, untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung persinyalan tersebut bekerja sama dengan Telkomsel.
Biaya proyek lain yang belum masuk perhitungan awal juga meliputi penyediaan listrik oleh PT PLN. Meski demikian, Dwiyana tidak menyebutkan nilai investasi untuk penyediaan listrik tersebut.
“Untuk yang itu persinyalan kita ada nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun,” katanya.
Dia menuturkan, penetapan biaya final tersebut telah disepakati oleh Komite Kereta Cepat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dan beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sementara itu, pembayaran untuk cost overrun KCJB akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan saham dengan konsorsium Indonesia sebesar 60 persen dan konsorsium China sebesar 40 persen.
Dengan demikian, konsorsium Indonesia akan membayar sekitar US$720 juta dan konsorsium China menanggung sekitar US$480 juta yang tersisa.
Dwiyana menjelaskan, dari total cost overrun yang akan dibayarkan oleh konsorsium Indonesia, sebanyak 25 persen akan dibayar menggunakan dana dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium.
Sementara itu, 75 persen lainnya dibayarkan menggunakan pinjaman yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB). Dalam catatan Bisnis pada 5 Juni 2023, besaran pinjaman yang telah disepakati adalah senilai US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan asumsi kurs US$1 = Rp15.100.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel