Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta dukungan Belanda untuk meminimalisir dampak dari penerapan Undang-undang Antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) bagi Indonesia.
Zulhas menilai bahwa EUDR berisiko menghambat ekspor produk perkebunan unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan kayu.
"Kami meminta dukungan kepada Pemerintah Belanda agar meminimalisir hambatan bagi produk Indonesia yang telah memenuhi aspek berkelanjutan untuk masuk ke Uni Eropa," kata Zulhas dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (27/8/2023).
Adapun, dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, Liesje Schreinemcher, di sela G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) di Jaipur, India tersebut, Zulhas juga mendorong penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada tahun 2024.
Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga berharap agar pemerintah Belanda dapat mendorong penyelesaian IEU CEPA.
Pasalnya, diketahui saat ini Belanda merupakan negara tujuan ekspor Indonesia terbesar di Uni Eropa. Perjanjian dagang komprehensif diklaim bakal meningkatkan keuntungan pelaku bisnis di kedua negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemendag, total perdagangan Indonesia dengan Belanda pada semester I/2023 (Juni-Juli) tercatat sebesar US$2,35 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Belanda mencapai US$1,87 miliar, sedangkan impor dari Belanda sebesar US$484,9 juta.
"Sesuai mandat, tim perundingan akan mengupayakan penyelesaian perundingan segera," kata Zulhas.
Berdasarkan catatan Bisnis, Jumat (14/7/2023), Zulhas memastikan pemerintah Indonesia akan mengajak sejumlah negara untuk melawan implementasi EUDR. Pasalnya, dia menilai kebijakan Uni Eropa tersebut bersifat diskriminatif.
"Kita akan melakukan perlawanan, nanti berunding, perlawanan, tentu mengajak negara-negara yang mempunyai kesamaan [dengan Indonesia], seperti Malaysia contohnya," ujar Zulhas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel