Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah langkah antisipasi mulai dipersiapkan perbankan guna menyambut risiko bisnis atas rencana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM oleh pemerintah. Strategi ini dibutuhkan karena secara bersamaan kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 juga akan berakhir pada Maret 2024 mendatang.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengatakan pihaknya terus melanjutkan perbaikan kualitas kredit seiring dengan kondisi makro ekonomi yang terus membaik.
“Meskipun begitu, potensi ini sebenarnya masih ada, seperti tensi geopolitik yang masih memanas, fluktuatif harga komoditas, potensi kenaikan suku bunga acuan, hingga penurunan permintaan global untuk beberapa produk ekspor Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (30/8/2023).
Tercatat, sepanjang paruh pertama 2023, rasio pencadangan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) atau NPL coverage Bank Mandiri meningkat menjadi 304 persen pada Juni 2023, dibanding periode yang sama tahun lalu yakni 253 persen. Loan at risk (LAR) coverage pun naik dari 41,8 persen per Juni 2022 menjadi 48,2 persen per Juni 2023.
Loan at risk adalah kredit yang dikucurkan oleh perbankan dan bermasalah ketepan waktu pembayarannya.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) memilih untuk menurunkan rasio kredit bermasalah sembari menebalkan pencadangan.
Direktur Risk Management BNI David Pirzada mengatakan dalam menjaga kualitas kredit, pihaknya memiliki beberapa upaya perbaikan yang terus dilakukan. Mulai dari melakukan pipeline management berdasarkan industry risk appetite, risk acceptance criteria hingga memperkuat underwriting proses dengan melakukan pendalaman analisis kredit.
“Kami juga memperkuat rebalancing portfolio dan protocol crisis. Secara periodik, kami melakukan stress test dan sensitivity analysis terhadap peningkatan suku bunga, nilai tukar, serta harga komoditas,” sebutnya dalam Press Conference Kinerja BNI, beberapa waktu lalu (25/7/2023).
Secara lebih rinci, manajemen BBNI menuturkan bahwa hingga akhir tahun rasio bantalan terhadap kredit macet tersebut ditargetkan terus membaik ke posisi 301 persen.
Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan di tengah momentum penguatan tren ekonomi pihaknya juga akan terus meningkatkan kualitas kredit. Di mana, rasio NPL akan dijaga pada kisaran 2,29 persen hingga akhir tahun.
Persiapan Hadapi Hapus Buku & Hapus Tagih UMKM
Adapun, untuk ketentuan mengenai hapus tagih untuk segmen UMKM yang telah tercantum dalam UU P2SK, Rudi menuturkan diperlukan ketentuan turunan untuk agar dapat terlaksana secara tertib seperti persyaratan teknis dan mekanisme penyesuaian informasi debitur di SLIK OJK.
“Ketentuan ini sendiri membuka kesempatan bagi debitur segmen UMKM, terutama yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang lalu, agar mereka dapat memulai usahanya kembali dan mendapatkan kredit,” katanya
Adapun, untuk segmen UMKM di Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan positif, total kredit per Juni 2023 di sebesar Rp119,7 triliun, tumbuh 8,1 persen yoy dengan kualitas terjaga yakni NPL sebesar 1,5 persen.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) justru tengah menggodok aturan terkait kriteria nasabah yang boleh dihapus tagihan kredit UMKM.
Hal ini sebagai respons rencana pemerintah yang menghapus aturan bank terkait penyaluran kredit bermasalah khusus UMKM khususnya bank BUMN.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan upaya ini memang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya moral hazard.
“Aturannya bisa jadi macet yang sudah dihapus buku lima tahun atau sepuluh tahun, kita enggak tahu,” ujarnya.
Bahkan, dirinya menuturkan BRI sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kredit macet dalam portofolio mereka, dengan melakukan penghapus buku dan dikeluarkan dari neraca keuangan.
Selain itu, bank telah mengalokasikan cadangan dana sebagai tindakan pencegahan untuk menghadapi potensi risiko kredit di masa depan.
“Jadi, sebenarnya ada dua ya. Kalau hapus buku semua bank termasuk Himbara yang terkenal paling takut karena itu aset negara, itu pun sudah melakukan hapus buku. Tapi, untuk dihapus tagih atau diputihkan atau dijual dengan diskon itu belum berani. Jadi, kalau gitu diapakan? Ya sudah kalau ada ketentuan boleh atau tidak hapus tagih, ya tetap kita enggak tagih,” ujarnya saat paparan kinerja, Rabu (30/8/2023).
Menurutnya, ketika melakukan penagihan kredit kepada nasabah seringkali melebihi hasil tagihan yang diterima.
Meskipun demikian, Sunarso menyambut baik rencana pemerintah untuk menghapus tagihan kredit UMKM. Dia berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak akan memiliki pengaruh kepada kinerja perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel