Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memastikan bahwa penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean Ke-43 pada 5-7 September 2023 akan dihadiri oleh 22 Negara dan 9 organisasi internasional.
"Sejauh ini yang akan hadir adalah 22 negara dan 9 organisasi internasional. Kalau dilihat dari jumlah, hampir sama dengan pada saat pelaksanaan G20," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (1/9/2023).
Dia memerinci 22 negara yang akan hadir mulai dari 11 negara anggota Asean, termasuk Timor Leste, yang akan diwakili oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao. Kemudian, turut hadir sembilan negara mitra wicara dan juga Negara anggota East Asia Summit mulai dari Korea Selatan, Jepang, India, China, Australia, New Zealand, Kanada, Rusia, Amerika Serikat (AS).
Adapun, terkat topik yang dilakukan, Retno mengamini bahwa akan ada pembahasan bisnis yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebab orang nomor satu di Indonesia itu ingin kawasan Asia Tenggara dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
“Akan ada pertemuan ABAC atau Asean Business Consul. Itu yang menjadi kaptennya adalah KADIN, tetapi ada satu flagship event, yaitu Asean-Indopasific Forum. Ini forum yang besar, baru sekali dilakukan oleh Asean. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan Asean outlook on the Indopasific 2019 yang diinisiasi Indonesia,” tuturnya.
Tak hanya membahas bisnis, Retno mengatakan bahwa setiap kepala negara akan membahas mengenai kemaslahatan masyarakatnya, sama seperti pelaksanaan KTT G20 dan KTT Ke-42 di Labuan Bajo. Menurutnya hasil dari KTT akan menyentuh kepentingan rakyat.
Kepentingan tersebut, kata Retno seperti proteksi untuk pekerja migran, proteksi untuk anak buah kapal (ABK), pengembangan jaringan di tingkat desa atau Asean village networking. Dia memerinci pembahasan lain yang akan dilakukan adalah kerja sama untuk memberantas kejahatan lintas batas yang terkait dengan online scam.
“Indonesia akan meletakkan pondasi yang kuat untuk Asean melaju ke depan, tidak hanya jangka pendek, tetapi jangka panjang sampai 2045. Jadi, ada yang sifatnya visioner, ada yang sifatnya harus merespon kepentingan rakyat,” pungkas Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel