Bisnis.com, JAKARTA - Utang BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di himpunan bank milik negara (Himbara) masih menggunung. Utang jumbo BUMN karya ini dinilai berisiko menggerus laba Himbara tahun ini.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan kekhawatiran laba bank pelat merah itu lesu seiring dengan peningkatan pencadangan. Bank-bank BUMN memang meningkatkan pencadangan mereka di tengah tekanan likuiditas hingga utang jumbo BUMN karya.
Berdasarkan laporan keuangan, PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (BMRI) misalnya meningkatkan rasio pencadangan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) atau NPL coverage pada Juni 2023 menjadi 304 persen dari Juni 2022 sebesar 253 persen. Rasio pencadangan kredit berisiko (loan at risk/LAR) BMRI juga naik dari 41,8 persen pada Juni 2022 menjadi 48,2 persen.
Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meningkatkan rasio pencadangan NPL dari 263,3 persen pada Juni 2022 menjadi 308,8 persen pada Juni 2023. Rasio pencadangan LAR BNI juga naik dari 42,3 persen pada Juni 2022 menjadi 47,1 persen pada Juni 2023.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sama-sama mencatatkan peningkatan rasio pencadangan LAR mereka per Juni 2023. Rasio pencadangan di BRI naik dari 48 persen pada 2022, menjadi 48,63 persen pada Juni 2023.
Di BTN, rasio pencadangan LAR naik dari 20,13 persen pada Juni 2022 menjadi 22 persen pada Juni 2023.
"Dari pencadangan ini, ada kekhawatiran untuk kemudian ke depan dan seterusnya jadi masalah. Khususnya terkait utang BUMN karya, mungkin saja profil risiko dan risk appatite terhadap bisnis di konstruksi dan infrastruktur terpengaruh, ini akan dilihat seberapa besar mereka kuat menahannya," kata Amin kepada Bisnis pada Minggu (3/9/2023).
Menurutnya, peningkatan pencadangan bisa berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam menggerus laba. Akan tetapi, banyak faktor penentu kinerja laba. "Jadi mungkin saja menurunkan laba in the long run," kata Amin.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengatakan laba bank BUMN tahun ini dikhawatirkan lesu, salah satunya karena tekanan likuiditas dan utang jumbo BUMN karya.
“OJK [Otoritas Jasa Keuangan] menyebut ada Rp46,21 triliun utang BUMN karya ke bank BUMN. Jika bank BUMN kemudian harus mengeluarkan pencadangan, maka imbasnya ke laba bank BUMN yang tergerus,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/8/2023).
Nilai Utang Jumbo BUMN Karya
Sejumlah BUMN karya memang masih didera utang jumbo dan paling besar berada di Himbara. Menyitir laporan keuangan Waskita per 30 Juni 2023, perseroan mempunyai perjanjian restrukturisasi induk di BRI sebesar Rp2,64 triliun dan Bank Mandiri senilai Rp4,55 triliun. Selain itu, utang jangka panjang kepada BNI mencapai Rp7,51 triliun.
Sampai dengan semester I/2023, Waskita memiliki total utang atau liabilitas sebesar Rp84,31 triliun atau naik 9,20 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Adapun BUMN Karya lainnya, yakni WIKA mencatatkan utang sebesar Rp6,93 triliun kepada Himbara. BMRI menjadi kreditur terbesar dengan nilai Rp3,87 triliun, disusul BBNI sebesar Rp734 miliar dan BBRI Rp500 miliar.
WIKA sepanjang enam bulan pertama tahun ini mengakumulasikan total liabilitas Rp56,7 triliun atau meningkat 3,44 persen dibandingkan semester I/2022 yakni Rp54,81 triliun.
Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan atas kekhawatiran dari tekanan likuiditas dan utang BUMN karya, perseroan telah melakukan upaya mitigasi. "Kami siapkan mitigasi, apakah itu pencadangan yang perlu ditingkatkan. Debitur seperti WIKA dan Waskita misalnya kita sudah meningkatkan coverage [pencadangan]," ujarnya dalam paparan kinerja Bank Mandiri beberapa waktu lalu (31/7/2023).
Atas risiko tersebut, Bank Mandiri juga memastikan biaya kredit atau cost of credit secara konsolidasi tetap terjaga. "Cost of credit kami akan stabil di rentang 1,1 persen sampai dengan 1,3 persen," kata Ahmad Siddik.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pinjaman dari Himbara kepada BUMN Karya akan dibatasi. Saat ini, Kementerian BUMN bersama Himbara dan BUMN karya sedang berdiskusi terkait dengan persoalan tersebut.
“Kami akan dukung BUMN karya, tetapi tidak berdasarkan korporasi lagi melainkan berdasarkan proyek karena hal itu [pinjaman] dibayarkan berdasarkan multiyears,” ujarnya kepada awak media pada 7 Agustus 2023 lalu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan terkait utang jumbo BUMN karya, OJK pada dasarnya terus mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam bentuk penyaluran kredit kepada para pelaku usaha, termasuk BUMN.
"Namun, dalam penyaluran kredit, perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan mematuhi peraturan perundangan," ujarnya.
OJK pun sebagai otoritas pengawasan perbankan selalu memantau perkembangan kredit bank, baik dari sisi agregat secara industri maupun secara individual bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel