PSI Sentil Pemprov DKI Usai Rusunawa Marunda Ambruk

Bisnis.com,05 Sep 2023, 15:00 WIB
Penulis: Nabil Syarifudin Al Faruq
PSI Sentil Pemprov DKI Usai Rusunawa Marunda Ambruk / Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA — DPRD DKI Fraksi PSI menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kurang serius dalam melakukan perawatan rusunawa di ibu kota seiring dengan insiden atap Rusunawa Marunda yang ambruk. 

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, ambruknya atap beton di Rusunawa Marunda Blok C5, Jakarta Utara karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak. 

Disamping itu, ambruknya atap tersebut juga dikarenakan ketidakseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta. 

"Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun. Pembangunan dan perawatan rusun harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP Rp0," ujar August dalam keterangan resmi, Selasa (5/9/2023).

Seiring kondisi tersebut, August meminta Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk bergerak cepat untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak di Rusunawa Marunda.

"DPRKP harus segera merevitalisasi bangunan, juga mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh dan mencelakai penghuninya. Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas. Proses tersebut harus berjalan baik dan lancar," jelasnya.

Sebagai informasi, imbas ambruknya atap Rusunawa Marunda, DPRKP tengah melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di kluster Blok C1 sampai C5 ke Rusunawa Nagrak.

Kepala UPRS II Dinas PRKP DKI Jakarta Uye Yayat Dimyati mengatakan, relokasi dilakukan karena bangunan akan direvitalisasi sesuai hasil rekomendasi dari BRIN, dimana kluster C sudah tidak layak huni.

“Mengingat beberapa lokasi bangunan sudah sangat membahayakan maka relokasi disegerakan pada bulan September ini. Rencana september ini semua warga sudah kita relokasi,” jelasnya.

Adapun warga yang direlokasi dari Rusunawa Marunda ke Rusunawa Nagrak sebanyak 451 Kepala Keluarga (KK), 5 blok, dan 5 RT.

Uye menambahkan, tindakan relokasi tersebut sebetulnya telah dilakukan sejak Maret 2022, namun sempat tertunda karena adanya lonjakan kasus Covid-19, dan Rusun Nagrak sebagai tempat relokasi digunakan untuk isolasi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aprianus Doni Tolok
Terkini