Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menyatakan sisa kuota impor beras 400.000 ton telah rampung dan dalam proses kedatangan secara bertahap.
Sebagaimana diketahui, tahun ini Bulog ditugasi untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Sebelumnya, 1,6 juta ton beras telah berhasil diamankan Bulog di gudang-gudang mereka.
"Oh sudah berdatangan [beras impor]," ujar Buwas saat ditemui usai peluncuran bansos beras di Gudang Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Senin (11/9/2023).
Buwas menyebut pihaknya telah menyelesaikan kesepakatan dengan sejumlah negara untuk pembelian 400.000 ton beras sisa kuota impor. Kendati demikian, dia enggan menyebut negara mana saja yang terlibat dalam transaksi beras impor tersebut.
"Rahasia, yang penting sudah selesai," tutur Buwas.
Menurut Buwas, beras impor tersebut sebagian masih dalam proses pengemasan di negara asal, dan sebagian lainnya sudah dalam perjalanan menuju Indonesia. Beras yang diimpor pun, kata dia harus melalui berbagai proses pengecekan dan karantina.
"Artinya sudah selesai [penugasan impor 2 juta ton beras]," kata Buwas.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (6/8/2023), Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori memperkirakan permintaan beras akan naik sekitar 10-15 persen di awal tahun seiring adanya Pilpres, Ramadan dan Idulfitri. Sementara stok CBP Bulog saat ini sekitar 1,6 juta ton masih dianggap riskan.
Musababnya, Bulog harus mengeluarkan bantuan sosial (bansos) beras September - November 2023 sekitar 640.000 ton. Selain itu, kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 150.000 - 200.000 ton. Berdasarkan proyeksi kebutuhan itu, Khudori memperkirakan stok CBP di akhir tahun tinggal 750.000 - 800.000 ton dengan asumsi pengadaan dari dalam negeri tidak bertambah signifikan.
"Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak," ujar Khudori saat dihubungi, Rabu (6/9/2023).
Menurut Khudori, stok beras Bulog akan cukup apabila bansos beras tidak dilakukan lagi di awal 2024. Namun, situasi politik jelang Pilpres justru sebaliknya, aliran bansos bakal cenderung lebih deras.
"Jika ada bansos, CBP bakal terus terkuras. Namun, harga beras kemungkinan akan stabil," tutur Khudori.
Di sisi lain, jika bansos dihentikan, bakal mendorong harga beras makin tinggi. Meskipun ada SPHP Januari - Maret 2024 sekitar 60.000 per bulan, jumlahnya tetap tidak cukup untuk intervensi harga. Oleh karena itu, Khudori mengusulkan agar sisa kuota impor 400.000 ton bisa segera dieksekusi Bulog sebelum akhir tahun untuk menambah CBP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel