Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merumuskan lima poin penanganan inflasi untuk pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat dalam upaya menekan inflasi tahunan sepanjang 2023 ini. Kelimanya yaitu memperbanyak kegiatan pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan, para kepala daerah harus selalu turun langsung ke pasar untuk mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok. Baginya, pemantauan harga bahan pokok yang konsisten akan membantu mengontol perkembangan inflasi daerah.
"Kita juga akan mendorong masyarakat supaya selalu memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditi pemicu inflasi, seperti cabai rawit," ungkapnya saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional TPID secara virtual di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/9/2023).
Meskipun begitu, pengendalian inflasi di Sulsel sebenarnya telah cukup baik, bahkan merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan semua stakeholder lainnya.
Namun pengendalian inflasi yang lebih maksimal ditambahkannya akan semakin menguatkan wilayah ini dalam mengontrol harga kebutuhan pokok oleh masyarakat.
"Inflasi Sulsel pada Agustus 2023 sebesar 3,53 persen (yoy), lebih tinggi sedikit jika dibandingkan inflasi nasional yang hanya 3,27 persen. Selama ini pengendalian sudah baik, namun ada baiknya lagi kita akan tingkatkan melalui lima poin tadi," paparnya.
Sementara pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, secara umum inflasi nasional cukup terkendali, namun masih perlu didorong melalui pengendalian pangan secara massif.
Dia pun meminta agar tiap kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan secara massif. Apalagi, kondisi Indonesia saat ini yang menjadi negara kedua di dunia yang paling boros pangan.
"Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat," kata Tito Karnavian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel