Bisnis.com, JAKARTA — Janji Presiden Joko Widodo 8 tahun lalu, bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN semakin sirna. Nyatanya, terdapat gelontoran dana PMN, wacana subsidi, hingga terbaru muncul penjaminan pemerintah untuk proyek ambisius itu.
Situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) dan berbagai media massa, termasuk bisnis.com, merekam dengan jelas janji Presiden Jokowi bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan menyentuh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sedikit pun.
Dalam tahap awal pembangunannya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pengembangan kereta. Namun, pemerintah tidak ingin pengembangan itu membebani keuangan negara, sehingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan pendekatan business-to-business (B2B).