Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan tiga upaya Indonesia untuk menanggulangi terorisme pada Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Upaya itu disampaikan saat menghadiri Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum ke-13 di di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/9/2023).
Dia membagikan pengalaman penanggulangan kejahatan terorisme dan penanganan radikalisasi di Indonesia, khususnya mengenai strategi rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) bagi mantan teroris.
"Ancaman global terorisme terus meningkat dan terus berevolusi. Aksi teror semakin beragam; penggunaan propaganda online dan eksploitasi terhadap teknologi baru termasuk drone dan AI juga semakin tinggi," katanya, dalam keterangan resmi tertulis.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa angka kematian akibat terorisme dilaporkan meningkat dalam 5 tahun terakhir.
"Bagi Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi harus mencakup semua aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerima mereka," ujarnya.
Adapun tiga upaya yang dilakukan Indonesia. Pertama, mengedepankan pendekatan “whole-of-government" and “whole-of-society", sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Menurutnya, pendekatan tersebut menggarisbawahi pentingnya peran dan dukungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, serta menggabungkan hard and soft approaches, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
Kedua, memastikan kemajuan teknologi dan riset, agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, teknologi yang berkembang saat ini sangat cepat, dan dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme.
Dikatakan, Indonesia meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub) untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme, sekaligus memastikan keamanan negara.
Ketiga, terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme, termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak.
Lebih lanjut, dia menyampaikan harapannya agar negara-negara GCTF berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi yang inklusif dari strategi R&R.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel