Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berupaya untuk memperpendek alur perizinan hingga pengadaan pengembangan blok minyak dan gas (migas) yang mesti dilewati kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, mengatakan lembagannya tengah mendorong penyelesaian rancangan Peraturan Presiden (Perpres) soal upaya percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas.
Rudi berharap Perpres itu dapat mempercepat kegiatan produksi selepas persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) disetujui.
“Masing-masing kementerian punya undang-undang maupun peraturan pemerintah masing-masing, spirit-nya adalah mensinkronisasikan apabila ada yang bersinggungan dengan kegiatan hulu migas sehingga dapat cepat didiskusikan jalan keluarnya,” kata Rudi saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).
Sementara itu, Rudi mengatakan, lembagannya saat ini telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian atau badan usaha terkait lainnya untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan di beberapa blok migas.
Dia mengatakan SKK Migas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian dan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terkait dengan mitigasi kendala pengadaan laham dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ladang migas di daerah.
“Cuma yang masih agak sulit dengan pemilik hutan tanaman industri (HTI) yang kebetulan banyak yang swasta ini perlu usaha khusus karena masalah persepsi di mereka, kalau pengadaan kami akan terus evaluasi,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ExxonMobil meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) lapangan migas diperoleh.
Penyederhanaan alur itu diharapkan dapat memperpendek rentang yang selama ini terlalu jauh antara investasi yang ditanam dengan lifting migas dari suatu lapangan yang dikembangkan kontraktor.
“Kepastian untuk produksi pertama segera setelah mereka investasi itu penting karena dari situ Indonesia mendapatkan uang dan investor memperoleh bagiannya,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia, Carole Gall, dalam acara the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Badung, Bali, Jumat (22/9/2023).
Carole berpendapat pemerintah mesti memperpendek waktu antara investasi pertama yang direalisasikan KKKS dengan masa produksi awal yang didapat dari pengembang. Menurut Carole, rentang operasi itu bakal membantu kinerja perusahaan untuk tetap berinvestasi di sisi hulu migas di dalam negeri.
“Proses pengadaan yang sangat sederhana itu membantu siklus proyek kami, itu sangat penting,” jelasnya.
Usulan itu sudah disampaikan KKKS kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait dengan upaya untuk memperbaiki term and conditions (T&C) hulu migas di dalam negeri.
KKKS melaporkan pengadaan yang terlalu panjang dari keputusan investasi yang ditetapkan membuat pengembalian investasi dan keberlanjutan proyek tidak menarik bagi kontraktor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel