Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda), bupati hingga walikota sampai saat ini masih menggunakan uang cash untuk melakukan belanja daerah. Hal tersebut, kata Suhajar tidak sejalan dengan prinsip digitalisasi yang ingin diterapkan Kemendagri di setiap daerah.
Oleh karena itu, Kemendagri mendesak pemerintah daerah tidak menggunakan uang cash untuk belanja daerah, tetapi memakai kartu kredit yang sudah disiapkan pemerintah.
"Mungkin mereka masih senang pakai uang cash. Jadi ke depan Kemendagri bakal melakukan evaluasi untuk hal ini," tuturnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, Selasa (3/10/2023).
Bahkan, menurut Suhajar, evaluasi tersebut bakal dilakukan selama tiga bulan sekali hingga semua pejabat daerah memanfaatkan kartu kredit dari pemerintah untuk melakukan belanja daerah.
"Evaluasi akan kami lakukan selama tiga bulan sekali, sampai semuanya pakai kartu kredit dari pemerintah," katanya.
Dia menyayangkan jika sampai saat ini seluruh pemerintah daerah hanya melakukan digitalisasi untuk penerimaan daerah saja, sementara itu untuk pengeluaran daerah digitalisasi masih belum dimaksimalkan.
"Jadi uang masuknya itu sudah digital seperti pajak dan retribusi daerah, tetapi uang keluarnya masih belum terlalu maju digitalisasinya," ujarnya.
Suhajar mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk memaksimalkan digitalisasi agar semakin mudah terkoneksi dengan pemerintah pusat dan sebagai bentuk transparansi dari penggunaan anggaran di daerah.
"Semuanya harus digital baik uang masuk atau keluar," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel