Bisnis.com, SORONG - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjung kerja (kunker) ke Sorong untuk melihat perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (13/10/2023).
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan sejak provinsi ke-38 itu dimekarkan dari Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 hingga 2023.
"Jadi, kunjungannya ke daerah otonomi provinsi ke-38, Papua Barat Daya adalah untuk mengecek dan melihat langsung progres pembangunan sejak dimekarkan dari Provinsi induk Papua Barat pada tahun 2022 ," kata Mendagri Tito saat tiba di Bandara Deo Sorong dikutip Antara.
Mendagri lantas menggelar rapat tertutup dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad dan Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat untuk mendengar secara langsung perkembangan progres pembangunan selama ini.
Apalagi, kata dia, Mendagri akan mendengar secara langsung dari Pj. Wali Kota Sorong terkait dengan tugas penanganan sampah, banjir, dan stunting di Kota Sorong.
Dengan penanganan sampah, banjir, dan stunting secara baik dan maksimal, dia berharap mendukung wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya ini lebih maju dengan daerah-daerah lainnya yang sudah berkembang.
"Pak Pj. Wali Kota Sorong merupakan orang asli Moi sehingga saya harap bisa membangun daerahnya sendiri agar lebih maju dan berkembang seperti daerah lainnya. Makanya, sebentar saya lihat progresnya dahulu," kata Mendagri.
Dalam perkembangan lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) akan cepat mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis bila dibandingkan dengan provinsi lain di Papua.
Hal ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia pada kegiatan Peningkatan Kompetensi UMKM Kriya dan Forum Kemitraan Investasi di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (12/10/2023).
"Saya yakin bahwa Papua Barat Daya akan cepat berkembang karena ada begitu banyak pelaku UMKM di provinsi ini," jelas Bahlil.
Tugas pemerintah daerah, sebut dia, memastikan seluruh UMKM berkualitas dan berdaya saing lewat peningkatan kapasitas, ditunjang dengan program strategis dan yang tidak kalah penting adalah mempercepat proses pengurusan izin berusaha.
"Itu tugas penting yang harus dan segera dilaksanakan supaya Provinsi Papua Barat Daya cepat mengalami kemajuan baik di sisi ekonomi maupun bisnisnya," kata Menteri Investasi Bahlil dilansir kantor berita Antara.
Sebab, kata dia, total UMKM di Indonesia sebanyak 64,3 ribu atau 99,2 persen dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Meskipun demikian, baru 50 persen UMKM yang mendapat legalitas.
“karena kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi itu 60 persen. Kemudian jumlah lapangan pekerjaan dari 131 juta, 120 juta itu UMKM. Salah satu motor penggerak ekonomi daripada Indonesia kita UMKM dan itu adalah anggotanya sebagian adalah Dekranas,” beber Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel