Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 6%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk memitigasi dampaknya ke inflasi barang impor (imported inflation).
Perry menyampaikan bahwa dinamika global yang terjadi saat ini berubah sangat cepat dan sangat tidak mudah ditebak.
“Rapat Dewan Gubernur [RDG] bulan lalu memang kita sampaikan apa yang kita lihat dengan informasi terbaru pada waktu itu. Tapi, 2 minggu kemudian terjadi perubahan yang sangat cepat. dan ini juga dikonfirmasi dengan pembahasan dalam sidang G20 dan IMF,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (19/10/2023).
Dia memaparkan, ada lima dinamika atau perubahan global yang sangat cepat. Pertama, pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat, dengan divergensi pertumbuhan antar negara yang melebar.
Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan tetap kuat, tapi cenderung melambat tahun depan. Di sisi lain, perekonomian China diperkirakan akan melanjutkan tren perlambatan.
Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik, yang menyebabkan melambungnya harga minyak dan pangan sehingga memicu perlambatan penurunan laju inflasi global.
Ketiga, suku bunga di negara maju, termasuk Fed Funds Rate (FFR) akan bertahan pada level yang tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. BI memperkirakan, The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada Desember 2023, dengan probabilitas 40 persen.
“Tapi, meski naik atau tidak naik, masih akan tetap tinggi khususnya di paruh pertama tahun depan, baru akan turun di paruh kedua,” jelasnya.
Keempat, BI menilai bahwa kenaikan suku bunga global tidak hanya di jangka pendek. Kenaikan suku bunga global tersebut diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan yield obligasi pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah dan kenaikan premi risiko jangka panjang (term-premia).
Kelima, berbagai kondisi ini akan kembali menekan pasar keuangan yang memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel