Bisnis.com, JAKARTA - Sektor perumahan sedang mendapatkan sejumlah insentif baik dari pemerintah maupun regulator. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Sunarso menyebut hal ini akan memberikan dampak bagi kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan.
"Kalau ditanya seberapa efektif [insentif], ya efektif," katanya dalam acara Ngopi BUMN pada Kamis (26/10/2023) di Jakarta.
Namun, menurutnya yang mesti diperhatikan adalah permintaan kredit dalam memberikan dampak pada pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh sejumlah faktor. "Ada analisis ekonometrika bahwa loan demand dan loan growth itu elastis terhadap konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat," ujar Sunarso.
Alhasil, menurutnya yang mesti diperhatikan juga adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. "Kalau mau dorong pertumbuhan GDP [gross domestic product] dengan kredit ya dua [konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat] ini mesti didorong," tutur Sunarso.
Sebagai informasi, pemerintah dan regulator memang sedang bahu membahu mendorong pertumbuhan sektor perumahan melalui sejumlah insentif. Pemerintah akan memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk harga rumah sampai dengan Rp2 miliar, berlaku mulai November 2023 hingga Desember 2024.
Rencananya ada dua tahapan implementasi insentif PPN DTP tersebut. Tahap pertama, pemberian insentif pajak akan diberikan sebesar 100% pada November 2023-Juni 2024. Tahap kedua, diberikan sebesar 50% untuk periode Juli-Desember 2024.
Insentif juga telah terlebih dahulu diberikan oleh Bank Indonesia untuk mendorong KPR. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destri Damayanti mengungkapkan pihaknya menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi perbankan untuk kredit perumahan.
Destry menyampaikan bahwa sektor properti menjadi tulang punggung, di mana ketika ekonomi mulai pulih, properti lah yang pertama tumbuh menopang ekonomi. Sektor ini sekaligus memiliki forward dan backward linkage yang kuat ke sejumlah sektor, termasuk penyerapan lapangan kerja.
"Jadi, kami masih melihat sektor properti masih ada ruang tumbuh yang besar sehingga kita memberikan insentif,” katanya dalam Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Perumahan di Four Seasons Hotel, Jakarta, awal bulan ini (4/10/2023).
Adapun, kinerja KPR sendiri mengalami tren pelambatan setidaknya pada September 2023. Mengacu laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis BI, pada segmen KPR, penyaluran kredit mencapai Rp695,9 triliun, tumbuh 12%, namun melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 12,3%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel