Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang kembali menggelar agenda Semarang Great Sale pada 28-29 Oktober 2023. Agenda tahunan tersebut diselenggarakan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah.
"Semarang Great Sale merupakan agenda tahunan yang diluncurkan untuk mendorong konsumsi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tetap terjaga," jelas Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dikutip Minggu (29/10/2023).
Selain menawarkan berbagai potongan harga, Semarang Great Sale juga diramaikan dengan serangkaian kegiatan, seperti edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah, sosialisasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), juga edukasi literasi keuangan. Kegiatan tersebut tak lepas dari komitmen BI dan OJK untuk mendorong peningkatan penerimaan, literasi, dan inklusivitas keuangan.
"Semakin maraknya kasus pemalsuan uang Rupiah, judi online, hingga pinjaman online mendorong pemerintah untuk untuk memperluas edukasi kepada masyarakat," jelas Kepala KPw BI Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra.
Tak cuma mendukung gelaran Semarang Great Sale, kolaborasi BI dan OJK juga terlihat dengan penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan dan Safari Rupiah. Sebagai informasi, Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda yang digagas OJK untuk memperkenalkan aneka layanan keuangan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut bahwa selama ini tingkat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah masih rendah. Masyarakat belum mengetahui betul layanan yang ditawarkan lembaga keuangan maupun pinjaman permodalan perbankan.
"Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang terjebak rentenir dan pinjaman online ilegal," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mendukung penuh upaya peningkatan literasi keuangan di wilayah tersebut. Menurut Sumarno, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga memperluas akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengatasi pinjaman online ilegal yang kian marak.
“Selama ini kami sudah melakukan kolaborasi mengenai inklusi dan literasi keuangan. Ini menjadi salah satu program yang harus kita kejar, sebab cakupan inklusi maupun literasi keuangan kita belum 100 persen,” ujar Sumarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel