Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan sejumlah masukan perbaikan program yang semestinya dapat dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya di tengah tahun politik.
Sekjen Hipmi Anggawira menilai sejauh ini program strategis yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini sudah selaras dengan target dan tujuan awal pembangunan ekonomi melalui infrastruktur dan reformasi perizinan. Menurutnya, kerangka awal yang telah dibuat oleh pemerintahan saat ini, hanya membutuhkan untuk didetailkan oleh pemerintahan selanjutnya.
"Pembangunan infrastruktur telah dirasakan cukup baik, reformasi dalam konteks perizinan sudah ada kerangkanya, perlu dilanjutkan secara detail dan sistematis," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (4/11/2023).
Dia menyarankan agar tantangan dalam kendala penyusunan kebijakan dapat diperbaiki dengan membentuk kelembagaan hukum dari pemerintah pusat hingga daerah dalam penyusunan Undang - Undang (UU) dan peraturan daerah. Pasalnya, dia berpendapat selama ini masih adanya tumpang tindih dalam aturan yang menyebabkan revisi kembali aturan yang sebelumnya sudah diterbitkan.
Terkait dengan perizinan, lanjutnya, juga sudah terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, tetapi dalam implementasinya masih berkaitan dengan Kementerian / Lembaga lainnya. Reformasi PTSP masih perlu dilakukan agar perizinan benar-benar dilakukan satu pintu.
"Kalau bisa ini semestinya PTSP bisa bener-bener berdiri sendiri dari pusat sampai daerah. Kalau sekarang pun karena kurang sumber daya, masih sering dilempar sana- sini. Ini yang membuat membuang waktu," terangnya
Tak hanya itu, dia juga menyarankan dibuatnya peta jalan industrialisasi dan sektor pangan. Dia mencotohkan pemanfaatan dana desa di sektor produktif dengan strategi yang tepat.
"Yang lainnya juga kaitannya dengan penerimaan negara. Misalnya dengan optimalisasi rasio pajak. Perlunya diversifikasi, jangan hanya intensifikasi, memperluas target wajib pajak yang dikelola," terangnya.
Pengamat Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat atau LPEM UI Teuku Riefky menuturkan tantangan yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya adalah tantangan pembangunan ekonomi agar bisa tumbuh mencapai 6 persen - 7 persen sehingga Indonesia bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi. Kemudian juga persoalan transisi iklim yang saat ini mendapat perhatian utama.
"Tak hanya itu, bonus demografi lndonesia saat ini harus dioptimalkan pemerintah berikutnya. Juga menjaga iklim usaha investasi dan perbaikan institusi. Ini perlu diperbaiki pemerintahan mendatang," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel