Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan motor listrik masih sepi peminat meski ada subsidi Rp7 juta.
Moeldoko pun mengaku kebingungan, sebab dari total kuota 20.000 subsidi motor listrik pada 2023, penyalurannnya bahkan belum mencapai 50% padahal tahun ini sudah mau berakhir.
"Iya, itu agak aneh ini memang kenapa agak sulit berkembangnya ya pertumbuhannya. Agak aneh ya," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Moeldoko mengungkapkan ragam strategi telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menghilangkan persyaratan ketat pada motor listrik subsidi. Namun, sampai saat ini penyalurannya tetap minim.
Untuk diketahui, terdapat empat persyaratan untuk mendapatkan subsidi motor listrik, mulai dari dari penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta, pengguna listrik di bawah 900 VA, dan penerima bantuan sosial (bansos).
Namun, setelah melalui sejumlah evaluasi, akhirnya pemerintah memutuskan syarat-syarat di atas dihilangkan sehingga aturan yang berlaku adalah setiap masyarakat dapat mengajukan melalui masing-masing Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan subsidi Rp7 juta per 1 unit motor listrik.
"Persyaratan sudah dihilangkan ya sebenarnya. Mungkin di antaranya antara ekositem yang belum terbangun masif, karena ini kan [konteksnya] sama dengan ayam dan telur," tuturnya.
Meski peminat subsidi motor listrik masih minim, tapi Moeldoko optimistis program subsidi motor listrik Rp 7 juta ini akan tetap berlanjut pada tahun mendatang.
"Lanjut, akan dilanjutkan," pungkas Moeldoko.
Sekadar informasi, Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mencatat hingga kini program subsidi tersebut baru menyentuh 8.000 pendaftar dari total kuota subsidi sebanyak 200.000 motor listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel