Kenaikan Harga Pangan Gerus Tabungan Masyarakat Menengah ke Bawah

Bisnis.com,07 Nov 2023, 21:38 WIB
Penulis: Arlina Laras
Pegawai merapikan uang Rupiah di kantor cabang BNI, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA -- Sensitivitas terhadap kenaikan harga pangan memberikan tekanan besar hingga berdampak pada tergerusnya tabungan kelompok masyarakat menengah ke bawah. 

Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan kelompok masyarakat menengah ke bawah sedang menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, terutama akibat kenaikan harga pangan yang memaksa mereka untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan. 

Hal ini berdampak pada pengurangan belanja untuk kebutuhan lainnya dan bahkan memaksa sebagian dari mereka menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Lalu, sampai kapan penurunannya? Ini, tentu bakal berkaitan erat dengan belanja bantuan sosial dari pemerintah yang rencananya akan digelontorkan berkenaan dengan mitigasi dampak el nino,” ujarnya dalam Launching Permata Institute for Economic Research (PIER) di Jakarta, Selasa (7/11/2023)

Baginya, faktor lain yang bakal menentukan adalah soal efektivitas belanja bantuan sosial pemerintah dalam mengurangi dampak inflasi dan ketidakstabilan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global. 

Lebih lanjut, menurutnya penting untuk memantau kondisi penyerapan tenaga kerja usai adanya aktivitas pemutusan hubungan kerja (PHK) dari aktivitas ekonomi di sektor-sektor terdampak, seperti sektor tekstil dan garmen

Di sisi lain, Josua memaparkan bahwa data mikro menunjukkan bahwa kontribusi dari masyarakat menengah dan atas terhadap konsumsi nasional adalah lebih dari 80%, sementara kontribusi dari 40% masyarakat terbawah hanya sekitar 18%.

Di mana, ini menandakan bahwa sebagian besar pengeluaran konsumsi di Indonesia didukung oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah dan tinggi.

“Kondisinya harapannya ekspetasi [tabungan masyarakat kelas bawah meningkat], sejalan dengan ekspektasi pemilu, kebijakan baru yang ditawarkan inflasi terjaga, kebijakan ekonomi yang efektif stimulus produktif, maka tabungan konsumsi masyarakat atas terjaga dan masyarakat ke bawah meningkat,” ucapnya. 

Sebagai informasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah terus mengintervensi harga pangan dengan menambah perlindungan sosial (perlinsos).  

Febrio menekankan hal tersebut sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan. Pemerintah juga berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.  

“Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai [BLT] El Nino untuk bulan November-Desember 2023 guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/11/2023).  

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga. Pasalnya, inflasi pada Oktober 2023 tercatat sedikit meningkat sebesar 2,56% (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan September yang sebesar 2,28%.  

Hal tersebut didorong oleh naiknya inflasi harga pangan bergejolak (volatile food). Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai. 

Sementara inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi.

Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui tambahan perlindungan sosial yang bersumber dari APBN tersebut.  

Pada November-Desember 2023, Kemenkeu akan melancarkan paket kebijakan ekonomi. Selain BLT dan bantuan beras, juga insentif PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti.  

“APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber, terutama di tengah tekanan yang disebabkan fenomena El Nino saat ini,” kata Febrio. Terlebih, El Nino diprediksi masih akan berlanjut dengan level moderat hingga Februari 2024. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Annisa Sulistyo Rini
Terkini