Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat jumlah angkatan kerja Provinsi Riau berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 3,13 juta orang.
Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menjelaskan penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja Provinsi Riau Agustus 2023 sebanyak 4,86 juta orang.
"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 64,45 persen, naik 0,59% poin dibanding Agustus 2022," ujarnya, Selasa (7/11/2023).
Dia menyebutkan TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.
BPS mencatat sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 3,13 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,73 juta orang. Sedangkan, untuk komposisi angkatan kerja di Riau pada Agustus 2023 terdiri dari 3 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,13 juta orang pengangguran.
Untuk mendorong kapasitas SDM angkatan kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau ikut mendorong pengembangan UMKM di wilayah Riau.
Ketua DPP Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan komitmen pihaknya ini sejalan dengan arahan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Apindo, yaitu bagaimana menyiapkan SDM dan generasi muda yang andal serta terampil, termasuk dalam mengelola dan manajerial usaha dengan melibatkan UMKM, salah satunya lewat program UMKM Merdeka.
"Dengan kegiatan UMKM Merdeka ini, mahasiswa dapat kesempatan untuk magang atau praktek yang bisa dikonversi menjadi 20 SKS di perkuliahannya. Nantinya sekitar 300 mahasiswa dari 6 perguruan tinggi yang menjadi peserta bisa praktek di UMKM yang menjadi mitra Apindo Riau," ungkapnya.
Tidak hanya pelaku UMKM secara umum saja, yang istimewa pada kegiatan kali ini adalah pelibatan pelaku UMKM dari kalangan disabilitas, yang juga masih dalam tahap merintis usaha dan ingin terus berkembang.
Menurutnya Apindo memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan UMKM, termasuk aspek manajemen dan packaging. Selama program berjalan, pihaknya turut memberikan pelatihan dan pendampingan selama 6 bulan kepada mahasiswa peserta serta UMKM binaan Apindo yang tentunya masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan bisnis tersebut.
Kemudian untuk memberikan perlindungan sosial dan mengantisipasi kecelakaan kerja, Apindo menggandeng BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, dalam melindungi semua peserta dari mahasiswa dan UMKM.
Kepala BPJamsostek Pekanbaru Kota, Iman S. Achwan menjelaskan untuk melindungi mahasiswa dan pekerja UMKM ini, akan dilakukan selama 6 bulan.
"Jadi selama 6 bulan program magang ini, mahasiswa yang bekerja di UMKM tersebut dan pelaku usahanya telah didaftarkan sebagai peserta BPJamsostek, sehingga mereka terlindungi dengan dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian," ungkapnya.
Pihaknya berharap dengan adanya perlindungan itu, akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada mahasiswa serta pelaku UMKM dalam menjalankan program UMKM Merdeka dari Apindo tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel