Empat Poin Jokowi di KTT Darurat OKI Atas Konflik Israel Palestina di Gaza

Bisnis.com,12 Nov 2023, 13:02 WIB
Penulis: Erta Darwati
Empat Poin Jokowi di KTT Darurat OKI Atas Konflik Israel Palestina di Gaza. Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Jakarta - Humas Setkab/Oji.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan empat hal penting di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, 11 November 2023.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa empat hal penting itu ditekankan Presiden Jokowi terkait situasi di Gaza, Palestina. 

"Dalam pernyataan nasionalnya, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian situasi di Gaza. Presiden menekankan beberapa saran konkret," katanya, dalam keterangan resmi, Minggu (12/11/2023). 

Retno menjelaskan poin pertama yang ditekankan, yaitu gencatan senjata harus segera dapat dilakukan, dan alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment.

Lalu, yang kedua, dia menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Dia mengatakan bahwa negara-negara OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable and sustainable. 

"Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah kirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. 

"Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Presiden mendesak semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional," ucapnya.

Lebih lanjut, ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan.

"Misalnya mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional," lanjutnya.

Adapun yang keempat, Retno menegaskan bahwa OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution. 

"Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan, dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina," tambahnya. 

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi mengulangi pentingnya OKI untuk bersatu dan berada di garis depan, menggunakan semua cara damai, semua pengaruh dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aprianus Doni Tolok
Terkini