Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjawab kabar rencana akuisisi kepada bank syariah pertama di Indonesia, yakni PT Bank Muamalat Tbk.
Melalui keterbukaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan terkait kabar akuisisi kepada Bank Muamalat, dalam 12 bulan mendatang BTN memang memiliki beberapa rencana aksi korporasi.
Salah satunya melakukan pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Rencana aksi korporasi dimaksud telah tercantum pada rencana bisnis bank (RBB) dan aksi korporasi akan dipublikasikan setelah ada persetujuan dari regulator.
Saat ini BTN memang sedang mempersiapkan opsi untuk melakukan spin off UUS jadi BUS. Adapun, proses spin off terus berjalan dengan mengkaji opsi yang paling efisien, mudah dan cepat dilaksanakan.
Opsi pertama yaitu akan mendirikan perusahaan baru atau meminta lisensi baru untuk BUS. Kemudian opsi kedua yaitu melakukan akuisisi bank syariah yang sudah ada.
"Untuk melaksanakan opsi kedua, perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik," jawab Ramon di keterbukaan informasi pada Senin (13/11/2023).
Anggota himpunan bank milik negara (Himbara) itu memang berencana akan mengakuisisi BUS seiring dengan spin off UUS mereka BTN Syariah. BTN pun menjajaki sejumlah kemungkinan bank syariah mana yang akan diakusisi.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu sempat membeberkan pihaknya masih dalam proses evaluasi dan peninjauan mendalam (due diligence) terhadap beberapa bank yang dianggap sebagai calon potensial untuk diakuisisi.
"Kan masih lihat-lihatan [calon bank], due diligence dulu. Begitu kan nggak gampang lah. Ada beberapa yang udah kita kontak. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun mengerucut lah [nama bank yang diakusisi]," ujarnya.
Pada awal 2022 lalu, BTN juga sempat melirik anak usaha PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC), yakni Bank Victoria Syariah untuk diakuisisi. Negosiasi dikabarkan sudah berjalan, tetapi kedua pihak gagal menemui kata sepakat.
Berkelindan dengan rencana akuisisi BUS itu, mengacu informasi yang diterima Bisnis, BTN dikabarkan ingin mengakuisisi Bank Muamalat dan menggabungkan Bank Muamalat dengan BTN Syariah. BTN kini sedang mengkaji sejumlah opsi terkait aksi korporasi tersebut.
“Saat ini, kami [BBTN] sedang mengkaji opsi apakah kami akan masuk sendiri atau bersama investor lainnya,” ujar sumber Bisnis di Bank BTN, pekan lalu (9/11/2023).
Sementara itu, selain dari sisi BTN, opsi akuisisi juga diperkuat dengan rencana initial public offering (IPO) Bank Muamalat pada akhir 2023.
Sebagai konteks, Bank Muamalat sejatinya sudah berstatus perusahaan terbuka, akan tetapi perusahaan belum melakukan pencatatan di pasar modal.
Seiring dengan rencana listing tersebut, porsi kepemilikan saham Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di tubuh Bank Muamalat akan terdilusi. Kendati demikian, BPKH telah membuka pintu bagi investor baru yang berencana masuk.
“Itu konsekuensi [terdilusi], tapi itu siapa nantinya [pemegang saham baru] yang masuk di situ, apabila ada yang lebih besar kami siap,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati saat ditemui Bisnis pada awal September lalu.
BPKH memang sudah dari jauh-jauh hari ingin mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di Bank Muamalat. Saat ini, BPKH tercatat menggenggam 82,65% saham Muamalat.
Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji juga mengatakan Bank Muamalat memang memiliki strategi pertumbuhan nonorganik untuk percepatan pertumbuhan bisnis yang telah dituangkan dalam RBB.
"Ini termasuk di dalamnya mencermati peluang yang ada untuk melakukan aksi korporasi berupa merger atau akuisisi dengan terbitnya peraturan tentang kewajiban spin-off unit usaha syariah [UUS] dari bank induk," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu (10/11/2023).
Namun, terkait rencana akuisisi Bank Muamalat oleh BTN, sepenuhnya merupakan ranah atau kewenangan dari pemegang saham Bank Muamalat saat ini yakni BPKH.
"Kami tentunya akan mengikuti arahan dan strategi dari pemegang saham pengendali," kata Hayunaji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel