Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 itu telah menemukan dugaan korupsi alutsista sejak awal menjabat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurutnya, Prabowo mendapati adanya mark up atau penggelembungan dana dalam kontrak-kontrak yang sebelumnya telah ada di Kemenhan.
"Saat itu ditemukan banyak dugaan-dugaan mark up yang sangat besar. Nah karena belum direalisasikan akhirnya Pak Prabowo menolak untuk menandatangani, sehingga kontrak-kontrak itu batal," katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (19/11/2023).
Dirinya mengatakan, nilai pengadaan alutsista yang digelembungkan mencapai 1000% dari harga aslinya. Temuan itulah yang kemudian menyebabkan penyerapan anggaran Kemenhan rendah pada masa-masa awal Prabowo bertugas.
Ketika ditanya mengenai langkah hukum yang telah dilakukan terkait dugaan tersebut, dia menyebut bahwa Prabowo telah melakukan tindakan preventif dengan melibatkan BPK hingga KPK.
"Sehingga kalau diperhatikan, banyak sekarang proses belanja di Kementerian Pertahanan itu dipotong. Jadi broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang sehingga praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan, kira-kira begitu," imbuh Dahnil.
Dia kemudian menceritakan bahwa Prabowo bisa menemukan hal ini karena pemahamannya yang mendalam terkait harga alutsista di seluruh dunia.
"Kemudian Pak Prabowo punya jejaring produsen alutsista di seluruh dunia, sehingga ketika misalnya contoh ini alutsista A, ini produksinya siapa, beliau bisa kontak langsung ke sana dan ditemukan, mark up nya luar biasa," bebernya.
Prabowo bahkan disebutnya sampai mengutus orang ke produsen alutsista di luar negeri, sehingga ditemukan ada kongkalikong antara pihak tertentu dengan broker, kendati tak disebutkan detailnya.
"Pak Prabowo mengutus orang ke produsen di luar negeri di suatu negara di Eropa, beliau mengutus orang di sana supaya menelisik, mencari detail kenapa bisa mahal seperti itu. Ternyata ditemukan ada kongkalikong dengan broker, ada pihak-pihak tertentu juga terlibat supaya harganya bisa di-mark up," pungkas Dahnil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel