Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengajukan tambahan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar, minyak mentah hingga LPG 3 kilogram untuk mengantisipasi kelebihan konsumsi akhir tahun ini.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menuturkan usulan itu sudah disetujui Kementerian ESDM dengan penyesuaian tambahan volume dari prognosa awal yang disampaikan perseroan. Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengajukan usulan kuota tambahan itu kepada otoritas fiskal.
“Ada beberapa dukungan atau permohonan support yang dapat kami sampaikan atau kami ajukan terkait dengan penyesuaian kuota,” kata Riva saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Selasa (21/11/2023).
Berdasarkan progonasa Pertamina Patra Niaga, konsumsi JBT Solar sampai akhir tahun akan mencapai level 18,3 juta kiloliter (kl), dengan asumsi adanya Program Subsidi Tepat. Adapun, Kementerian ESDM menyetujui tambahan kuota menjadi 18 juta kl.
Seperti diketahui, kuota awal JBT solar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 hanya di level 16,8 juta kl. Sampai dengan Oktober 2023, realisasi konsumsi solar sudah mencapai 14,4 juta kl.
“Setelah dilakukan perhitungan kembali dari Kementerian ESDM, sudah mengajukan penambahan kuota sebesar 18 juta kl,” kata Riva.
Selanjutnya, Pertamina turut mengusulkan tambahan kuota untuk minyak tanah dengan pronogsa 508.000 kl. Adapun, Kementerian ESDM hanya menyetujui kuota tambahan di level 504.000 kl.
Sementara itu, pronognosa konsumsi LPG 3 kilogram sampai akhir tahun berada di level 8,28 juta ton. Proyeksi konsumsi itu terbilang lebar dari kuota yang ditetapkan tahun ini di level 8 juta ton.
Riva mengatakan, otoritas hilir migas belakangan sepakat untuk menambah kuota gas melon itu di level 8,19 juta ton. Persetujuan itu lebih kecil 1 persen dari kebutuhan yang disampaikan Pertamina untuk akhir tahun ini.
“Telah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM untuk bisa diajukan ke Kementerian Keuangan untuk dirapatkan bersama tiga menteri sebesar 8,19 juta ton,” kata dia.
Kuota tambahan yang disetujui Kementerian ESDM itu memerlukan subsidi sebesar Rp72,62 triliun. Menurut dia, angka itu masih di bawah DIPA APBN 2023 sebesar Rp117,85 triliun. Dengan demikian, masih terdapat surplus yang cukup lebar dari anggaran subsidi LPG yang dibutuhkan sebesar Rp45,23 triliun, asumsi nilai CP Aramco November dan Desember sebesar US$555 per ton dan kurs Rp15.277.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel