Tahun Politik, Sri Mulyani Tetap Fokus Kejar Target Pembangunan Indonesia Maju 2045

Bisnis.com,23 Nov 2023, 15:08 WIB
Penulis: Annasa Rizki Kamalina
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kata sambutan saat Bisnis Indonesia Business Challenges 2024 di Jakarta, Kamis (23/11/2023). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan meski menuju tahun berlangsungnya hajatan politik, 2024, dirinya akan tetap fokus menyelesaikan pembangunan fondasi Indonesia menuju cita-cita menjadi high income country atau negara maju. 

Meski Indonesia akan mengadakan perhelatan agenda lima tahunan, Sri Mulyani bersama jajarannya tidak berpaku pada agenda tersebut. Pihaknya akan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur yang masih menjadi PR demi Indonesia Emas 2045.

“Masalah fundamental tidak berubah hanya karena faktor tahun politik, kita tetap akan berhubungan dengan masalah kualitas SDM yang perlu diperbaiki, kita tetap perlu untuk membangun infrastruktur agar meningkatkan produktivitas,” ungkapnya dalam Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Kamis (23/11/2023). 

Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana, menjadi modal untuk lebih dekat dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai langkah, termasuk untuk jangka pendek, yakni implementasi dari sejumlah reformasi fundamental. 

Mulai dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan mulai berjalan pada akhir tahun ini dan tahun depan. 

“Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” lanjutnya. 

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pada tahun yang disebut hajatan politik, pihaknya akan tetap akan menjaga ekonomi karena Pemilu menjadi siklus demokrasi yang normal yang memang diatur UU.

“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Mengacu rencana pemerintah, Indonesia perlu mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan diikuti dengan SDM unggul sebagai modal untuk meraih cita-cita tersebut. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasinoal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah merancang agar menjadi negara maju, ekonomi Indonesia harus tumbuh 6%-7% secara konsisten.

Di mana target daya saing sumber daya manusia meningkat dengan nilai Human Capital Index sebesar 0,73. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aprianto Cahyo Nugroho
Terkini