Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sejumlah catatan soal pembangunan transportasi untuk calon presiden (capres) yang maju dalam kontestasi Pemilu 2024.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro menekankan bahwa pengembangan transportasi tidak bisa terpisahkan dari target dan komponen pembangunan apapun yang menjadi visi dan misi para capres-cawapres.
"Sebab, transportasi adalah hajat hidup orang banyak, yang dirasakan oleh seluruh masyarakat setiap hari," ujar Tory saat ditemui di sela-sela rapat kerja nasional (rakernas) MTI, Rabu (6/12/2023).
Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun mengatakan, pihaknya terus mendorong capres-cawapres agar menjadikan urusan transportasi sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Alih-alih hanya sekadar urusan wajib nonpelayanan dasar.
Musababnya, Haris mengatakan, transportasi menjadi urat nadi perekonomian dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya sudah seharusnya persoalan transportasi menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya.
Di sisi lain, apabila sektor transportasi tidak dijadikan urusan wajib pelayanan dasar, Haris menyebut, konsekuensi yang akan ditimbulkan adalah alokasi anggaran yang minim untuk pengembangan transportasi. Alokasi aggaran transportasi berisiko lebih kecil dan kalah dari alokasi anggaran di sektor lainnya.
"Ini yang akan kita dorong kepada semua capres," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, dia menyebut pembangunan transportasi publik harus menjadi program prioritas pemerintah secara berkelanjutan. Pasalnya, urusan transportasi masih menjadi persoalan krusial di hampir semua kota-kota di Indonesia.
Transportasi massal diklaim menjadi solusi menciptakan sistem transportasi yang efisien. Pasalnya, mobilitas yang tidak efisien, kata dia, berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
"Begitu ada pergerakan kota kecil ke kota sedang, kota sedang ke kota besar, selalu problematiknya perkotaan adalah transportasi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel