Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pernyataan tersebut dilontarkan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi untuk merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut bahwa pembangunan IKN dapat menimbulkan ketimpangan baru.
“Posisi Kadin Indonesia dari sejak awal mendukung sepenuhnya mengenai IKN,” tegas Yukki dalam konferensi pers Rapimnas Kadin Indonesia, Kamis (7/12/2023).
Dukungan tersebut seringkali ditunjukkan Kadin Indonesia dalam berbagai kesempatan. Misalnya, dalam penyelenggaraan jajak pasar atau market sounding untuk mempromosikan peluang investasi di IKN, yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2022.
Lalu, melakukan upacara Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023 bersama Otorita IKN, hingga memperkenalkan konsep IKN di sejumlah negara, termasuk dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (Apec) di Davos, Swiss.
“Jadi clear posisi Kadin Indonesia mendukung keberlanjutan daripada IKN,” ujarnya.
Anies sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan IKN dapat menimbulkan ketimpangan baru. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies.
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan, berbagai faktor yang membuat posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak dapat dilepaskan. Salah satunya karena memiliki nilai historis yang tinggi.
“Kenapa Jakarta tetap ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan, pertama argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana insinyur Soekarno dan Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan,” jelasnya dalam Rakernas PKS, dikutip Senin (27/11/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel