Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dan pariwisata menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.
Djoko menyebut, mobilitas masyarakat saat libur Nataru masih didominasi untuk kegiatan berwisata. Namun, sejumlah permasalahan angkutan pariwisata masih banyak terjadi, terutama untuk jenis angkutan bus pariwisata. Menurutnya, masih banyak pengusaha angkutan pariwisata yang tidak mau mengurus izinnya.
"Saat Nataru, mobilitas didominasi berwisata. Masih banyak perusahaan bus wisata belum melakukan risk journey," ujar Djoko saat dihubungi, Kamis (7/12/2023).
Adapun, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kata Djoko, masih banyaknya overtime pengemudi yang tidak dipantau oleh perusahaan penyedia jasa angkutan. Di sisi lain, keterampilan pengemudi bus dalam mengenal jalan yang akan dilalui juga cenderung minim sehingga menyebabkan bus pariwisata melintasi jalanan yang tidak sesuai dengan ukuran bus.
Oleh karena itu, Djoko menekankan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dan pariwisata, termasuk dalam hal jumlah armada kendaraan, status kendaraan, status kartu pengawasan, dan status aktif perusahaan.
"Pemerintah dapat memberikan teguran dan sanksi secara bertahap kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan apabila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dan terlibat suatu kecelakaan," ucapnya.
Sebelumnya, hasil survei Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memproyeksikan potensi pergerakan masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari total populasi nasional.
Angka itu naik signifikan hingga 143,65% dari prediksi pergerakan masyarakat saat Nataru tahun lalu sebesar 44,17 juta orang.
Adapun, hasil survei juga menunjukkan bahwa alasan masyarakat bepergian di masa libur Nataru yang paling tertinggi adalah liburan ke lokasi wisata (45,29%). Kemudian, liburan pulang kampung (30,15%), dan merayakan Nataru di kampung halaman (18,98%).
Sejumlah masukan atau rekomendasi kepada pemerintah daerah, yaitu dalam menghadapi mobilisasi masyarakat saat Nataru kali ini, antara lain melakukan promosi tarif bundling transportasi massal perkotaan dengan destinasi wisata untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik.
Selanjutnya, menyusun kebijakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, menambah personil keamanan, menambah fasilitas keselamatan jalan arteri di daerah, dan perbaikan prasarana infrastruktur jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel