Kala Jokowi Sindir Rendahnya Penyaluran Kredit UMKM, Ini Jawaban OJK

Bisnis.com,11 Des 2023, 17:57 WIB
Penulis: Arlina Laras
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae./Tangkap Layar

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meminta perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan, termasuk pada sektor UMKM yang dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut pihaknya terus memberikan  dukungan terhadap pertumbuhan kredit ataupun pembiayaan UMKM dan Konsumsi serta terkait dengan pelaksanaan bisnis bank, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

“OJK senantiasa meminta bank melaksanakannya secara prudent, well governed, dan menerapkan manajemen risiko yang baik sehingga aspek risiko dari berbagai kegiatan bisnis, termasuk penyaluran KUR, dapat termitigasi serta terkelola secara baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).

Selanjutnya untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan UMKM yang berkesinambungan, OJK telah menetapkan target graduasi atas pelaku UMKM pada tahun 2023 sebesar 2,3 juta debitur. 

Hal tersebut, menurut Dian sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyinggung porsi pembiayaan UMKM Tanah Air terbilang masih kecil. Pasalnya, pembiayaan UMKM baru menyentuh 21% dari total kredit yang ada.

Di mana, jika dibanding negara lain, capaian ini masih tertinggal jauh dari China yang mencapai 65%. Lalu, Jepang 65% dan India 50%.

Sementara jika dilihat dari kredit yang disalurkan oleh Himbara, tercatat, per September 2023 menyalurkan Rp1.600 triliun, di mana porsi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencapai 83%.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat meminta agar semua kredit UMKM bisa dilakukan tanpa agunan. Bahkan, Jokowi mendorong Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar bisa merealisasikannya. Lebih lanjut, hal ini dilakukan, lantaran tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolateral.  

"Pembiayaan UMKM harus dipermudah. Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunannya saja, tapi juga prospeknya. Kalau prospek bagus, mestinya diberikan kredit," tuturnya

Sementara itu, berdasarkan laporan Uang Beredar Oktober 2023 dari Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM telah mencapai Rp1.340,8 triiun, dengan porsi sebesar 19,54% terhadap keseluruhan kredit, yakni sebesar Rp6.863 triliun per Oktober 2023. 

Adapun, Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan rasio kredit UMKM perbankan pada 2024 mencapai 30%.  

"Saya meminta kepada bank bahwa angka yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu 30% untuk UMKM itu betul-betul bisa terus ditingkatkan," ujar Jokowi, dalam pidatonya pada akhir tahun lalu (19/12/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Andhika Anggoro Wening
Terkini