Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat suara mengenai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilai tidak lagi efektif karena gagal mengesahkan resolusi gencatan senjata di Gaza.
Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi suatu yang rahasia.
"Ini bukan sesuatu yang rahasia, kesadaran bahwa situasi DK PBB yang ada sekarang ini itu sudah disadari oleh hampir semua negara anggota PBB," katanya, saat Press Briefing di Kemlu RI, Selasa (12/12/2023).
Dia mengatakan bahwa Presiden Soekarno juga sudah pernah bicara mengenai reformasi PBB pada 1960, untuk lebih mencerminkan dinamika politik.
"Kalau kita ingat Presiden Soekarno pada 1960 sudah bicara mengenai kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap PBB, supaya lebih mencerminkan dinamika politik terkini," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga sudah menyampaikan perlunya membuat DK PBB lebih relevan, saat berpidato di PBB Oktober lalu.
"Begitu juga ibu Menlu beberapa waktu lalu dalam pidato beliau bulan Oktober lalu di PBB juga menyampaikan konsentrasi mengenai perlunya membuat Dewan Keamanan PBB ini lebih relevan dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," ucapnya.
Seperti diketahui, resolusi gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi oleh DK PBB, karena Wakil Tetap Amerika Serikat (AS) untuk PBB Robert Wood secara lantang menyatakan negaranya memveto seruan gencatan senjata di Gaza.
Dia yang berbicara mewakili negaranya mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza akan menciptakan kondisi pecahnya perang lagi.
“Meskipun Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian yang langgeng, di mana baik Israel dan Palestina dapat hidup dalam damai dan aman, kami tidak mendukung seruan untuk segera melakukan gencatan senjata," ujarnya di PBB, Jumat (8/12/2023).
Menlu RI Retno Marsudi turut menanggapinya dengan menyatakan sangat menyesalkan gagal diadopsinya resolusi gencatan senjata di Gaza tersebut.
Dia mengatakan resolusi gencatan senjata di Gaza tersebut telah didukung oleh 102 negara termasuk Indonesia.
"Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut," katanya, di platform X, pada Sabtu (9/12/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel