Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan surat edaran optimalisasi penyerapan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Sulsel, seiring realisasi penyerapan KUR di wilayah ini yang baru 85,99% dari target 2023.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad mengatakan, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), target alokasi dana KUR di Sulsel adalah Rp13,466 triliun. Namun sesuai data terakhir, yang terealisasi sampai Oktober 2023 baru Rp11,563 triliun, atau masih tersisa sekitar Rp1,902 triliun.
Oleh karena itu, poin utama dari surat edaran yang dikeluarkan tersebut, mendorong supaya percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) masing-masing daerah, agar melakukan fasilitasi kepada seluruh pelaku UMKM supaya mengakses KUR pada lembaga perbankan setempat.
Selain itu, instansi teknis seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Peternakan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta Dinas Pariwisata masing-masing daerah, agar melakukan upaya pembinaan kepada beberapa stakeholder dalam meningkatkan volume usaha melalui penambahan modal usaha. Termasuk memfasilitasi dan memastikan seluruh binaan telah mengupload data melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Selanjutnya, mendorong peran serta generasi milenial agar menjadi wirausaha baru, melalui pendampingan perangkat daerah terkait, dan menghubungkan dengan lembaga perbankan. Meningkatkan cakupan literasi keuangan dan inklusi keuangan di masing-masing daerah melalui upaya temu bisnis (bussines matching) antar petani, peternak dan nelayan dengan pengusaha dan perbankan.
"Untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan cakupan inklusi keuangan dan literasi keuangan di Sulsel, maka kepada TAPD agar mengalokasikan anggaran, sebagai dukungan kepada TPAKD)," ungkapnya di Makassar, Senin (18/12/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel