Bisnis.com, JAKARTA – Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 11% dari total pemilih dalam Pemilu 2024 yang terpengaruh dengan politik uang. Artinya, jika dikonversikan maka hanya ada 1 dari 10 orang yang terpengaruh dengan politik uang.
Dalam survei yang digelar pada November 2023 ini, SMRC menanyakan kepada responden tentang praktik pemberian uang atau hadiah oleh calon presiden atau calon anggota legislatif.
Pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan, dari 44% publik yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar, hanya 26% yang kemungkinan terpengaruh. Dengan demikian, jika dikonversikan 26% itu sekitar 11% dari total populasi pemilih Pemilu 2024.
“Artinya, hanya 1 dari 10 kasus. Kalau Anda ingin efektif dalam memberikan uang dan berharap orang yang menerimanya akan memilih Anda sebagai calon, maka peluangnya adalah hanya 1 dari 10. Masalahnya adalah di mana orang yang 1 dari 10 warga itu?” ungkap Saiful ketika memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (26/12/2023).
Dalam surveinya, sebanyak 44% responden menyatakan politik uang itu bisa diterima sebagai hal yang wajar dan 56% sisanya menyatakan tidak bisa diterima atau tidak wajar.
Jumlah tersebut, jika dikonversikan ke jumlah pemilih, maka hampir 100 juta pemilih menganggap politik uang sebagai sesuatu yang lumrah, bukan masalah besar, atau bukan sesuatu yang tabu.
Di sisi lain, dalam pertanyaan lain, SMRC menghitung pengaruh politik uang terhadap pilihan dari para pemilih.
Hasilnya, 21% responden akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah tersebut, 5% akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah lebih banyak, 68% akan menerima uang atau hadiah tapi memilih sesuai hati nurani, sedangkan 6% tidak akan menerima pemberian tersebut.
Saiful pun berkesimpulan, mayoritas warga yang menoleransi politik uang tidak memilih berdasarkan pemberian uang.
“Kebanyakan mereka mengambil uangnya, tapi tidak memilih berdasarkan pemberian uang,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut hasil survei, profil yang mau dan terpengaruh politik uang cenderung tinggal di perdesaan, pendidikan rendah, dan pendapatan yang juga lebih rendah. Oleh karena itu, Saiful merekomendasikan agar para pengawas pemilu fokus pada kelompok-kelompok tersebut.
“Untuk mencegah praktik politik uang atau menekan supaya politik uang tidak gila-gilaan seperti itu, Bawaslu, pengawas, dan aparat fokus ke sana. Jagain orang desa, yang berpendidikan rendah, dan berpendapatan kecil, supaya mereka tidak menjadi korban politik uang,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel