Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan sistem pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dinilai dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mendukung implementasi MLFF pada jalan-jalan tol di Indonesia. Dia menuturkan, pemberlakuan sistem ini akan menimbulkan dampak sejumlah dampak positif pada Indonesia.
Salah satu dampak positif tersebut adalah berkurangnya konsumsi BBM bersubsidi. Dia menerangkan, saat ini transaksi kendaraan di gerbang tol telah mencapai 4 juta transaksi dalam sehari.
Tory menuturkan, transaksi tersebut juga kerap menimbulkan kemacetan yang memicu pemborosan bahan bakar minyak.
“Isu yang menjadi perhatian kami adalah kemacetan di pintu-pintu tol itu menyebabkan pemborosan BBM yang disubsidi habis-habisan,” jelas Tory dalam konferensi pers di Stasiun KCIC Halim, Jakarta pada Rabu (27//12/2023).
Dia menambahkan, penerapan MLFF juga dapat mengurangi polusi udara terutama yang kerap terjadi di daerah Jabodetabek.
Di sisi lain, Tory mengatakan penerapan MLFF secara meluas masih memerlukan teknologi yang sudah matang dan optimal. Dengan demikian, masyarakat nantinya akan mendapatkan sistem dan pemahaman yang terbaik sehingga dapat leluasa dalam penggunaannya.
“Harus ada terobosan teknologi untuk pintu tol itu. Kami menginginkan MLFF nantinya diterapkan ke masyarakat saat teknologinya sudah optimal dari end to end,” tambahnya.
Sebelumnya, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menjelaskan, pada dasarnya sebagai badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengelola ruas tol Bali - Mandara pihaknya mendukung penuh pengembangan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).
Hanya saja, dia berpesan bahwa penerapan sistem MLFF diharapkan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan pada pengguna jalan tol. Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kita berfokus supaya sistem pengoperasian tol ini tuh tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol. Dan ini tentunya bisa dibutuhkan koordinasi dan evaluasi berkala antara Jasa Marga selaku BUJT atau nanti operator tol lainnya dengan Kementerian PUPR dan BPJT (badan pengatur jalan tol)," kata Lisye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel