Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei elektabilitas peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Politikus PDIP Aria Bima mengungkapkan bahwa pihaknya curiga ada upaya penggiringan opini melalui lembaga survei bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berlangsung satu putaran.
Dia mengklaim bahwa hal tersebut turut dilihat oleh partai politik kubu pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dan 03.
"Nah, mengarah, membangun opini satu putaran lewat lembaga survei itu tampak jelas. Tampak jelas keinginan satu putaran yang di-drive [digerakkan] oleh beberapa lembaga survei," katanya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Aria mendorong agar hasil survei dari berbagai lembaga bisa dibandingkan satu sama lain guna diuji secara akademis.
Ketua Komisi VI DPR itu bahkan menyebut pihaknya mulai melihat adanya keluhan dari lembaga survei. Salah satu poin keluhannya yakni mengenai perizinan untuk mengambil sampel dari responden. Dia menyebut seluruh proses permintaan izin ke pihak berwajib memakan waktu hingga 10 hari.
"Di situ secara metodologis memang mungkin bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kenapa sekarang untuk turun satu survei harus mengalami izin yang sedemikian menjadi tidak sangat akademis," terangnya.
Aria, yang merupakan pimpinan Komisi VI, juga menyebut kerap bertukar pandangan mengenai penggiringan opini Pilpres satu putaran dengan rekannya, Ketua Komisi VI Faisol Riza dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurutnya, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki pandangan yang sama bahwa Pilpres kemungkinan besar akan diselenggarakan sebanyak dua putaran.
"Saya melihat bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mungkin juga Mas Anies dan Gus Imin ada kecenderungan, 'Tidak masuk akal kalau melihat partisipasi publik pada saat kehadiran para paslon di publik ini, kemudian diset [pihak lain] jadi satu putaran'," terangnya.
Atas hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pun mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei elektabilitas peserta Pemilu Legislatif maupun Presiden 2024.
Hasto mengatakan komite itu bisa beranggotakan kalangan perguruan tinggi. "Tinggal nanti bisa diaudit mana yang betul-betul menggunakan metodologi yang benar," katanya pada kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel