ID Food Siapkan 300.000 Ton Minyak Goreng untuk Cadangan Pemerintah 2024

Bisnis.com,09 Jan 2024, 15:05 WIB
Penulis: Ni Luh Anggela
Pengunjung memilih minyak goreng kemasan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (31/7/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID Food menyediakan sekitar 300.000 ton minyak goreng kemasan untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) di 2024.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID Food, Frans Marganda Tambunan, menyampaikan, 300.000 ton minyak goreng tersebut termasuk minyak goreng sawit milik pemerintah, MinyaKita.

“Sekitar 300.000 ton [minyak goreng]. Boleh minyak apa saja, selama minyak kemasan bukan curah,” kata Frans kepada awak media, di Gedung Waskita, dikutip Selasa (9/1/2024).

Meski begitu, Frans menyebut bahwa 300.000 ton ini merupakan angka minimum. Artinya, persediaan minyak goreng kemasan untuk CPP masih bisa ditambah, sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. 

Dalam kesempatan ini, Frans juga buka suara soal rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk Minyakita. Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengatakan, pemerintah akan melakukan pembahasan penyesuaian harga Minyakita pada akhir Februari 2024.

HET Minyakita perlu kembali dievaluasi, mengingat hampir setengah tahun belum dilakukan penyesuaian harga. Selain itu, harga kemasan Minyakita yang mulai mahal menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga. 

“Karena sudah hampir setahun setengah, nanti kita evaluasi di Februari akhir, apakah harus tetap Rp14.000 [per liter] atau apakah disesuaikan menjadi Rp15.000 [per liter],” kata Zulhas dalam konferensi pers capaian kinerja 2023 dan outlook perdagangan 2024, Kamis (4/1/2024).

Merespons hal tersebut Frans menyebut pihaknya masih menunggu undangan dari pemerintah untuk membahas ihwal penyesuaian HET Minyakita. Pasalnya, pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan kerap melibatkan pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta. 

Sebagai distributor Minyakita, Frans menyebut pihaknya akan mematuhi segala regulasi yang ditetapkan pemerintah. 

“Begitu diputuskan ya kita selaku BUMN harus patuh sama regulasi itu,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fitri Sartina Dewi
Terkini