Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mempercepat proses reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Hal ini dia sampaikan saat membuka sidang Kabinet Paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara melalui keterpaduan layanan digital pemerintah di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk menggencarkan digitalisasi dan transformasi digital di badan birokrasi pemerintah.
“Pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul kita lakukan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Kepala Negara melanjutkan bahwa ribuan platform yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform aplikasi baru yang dimunculkan oleh pemerintah. Apalagi hanya berorientasi hanya untuk satu proyek saja.
Penyebabnya, Jokowi menilai aktivitas tersebut hanya akan menyulitkan pemerintah untuk merangkai birokrasi agar lebih sederhana, efisien, dan berguna utamanya dalam pelayanan digital pemerintah.
Kemudian, Presiden Ke-7 RI itu juga menekankan agar jajaran juga terus menyoroti pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital perlu terus ditingkatkan.
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua dalam satu portal nasional dan saya pesan sekali lagi perkuat keamanan digital kita,” tuturnya.
Tak hanya Azwar Anas, Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohit untuk ikut mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang menjadi bagian agen teknologi pemerintah (government technology) nasional.
Selain itu, Kepala Negara asal Surakarta itu juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untukmempercepat pengembangan dan penerapan digital ID.
“Penerapan digital ID paling lambat bulan 6 (Juni 2024) harus sudah selesai. Dan menkominfo segera transformasi kebijakan government law untuk peringatan kebijakan digital kita. Dan semuanya nanti dikoordinasi oleh Menkomarinves (Luhut Binsar Pandjaitan),” pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel