Hasto: Pj Kepala Daerah yang Tak Berpihak ke Prabowo-Gibran Dicopot

Bisnis.com,14 Jan 2024, 15:17 WIB
Penulis: Surya Dua Artha Simanjuntak
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai Program Megawati Fellowship di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). PDI Perjuangan menyelenggarakan program Megawati Fellowship di bidang pendidikan terutama riset, inovasi dan teknologi yang dapat diikuti seluruh anak bangsa berdasarkan dengan syarat ditentukan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Hasto mengaku, Pj kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.

"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 [Prabowo-Gibran], itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ungkap Hasto di kawasan Stadion GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Dia pun meyakini, tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Menurutnya, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

Hasto mengingatkan, banyak masyarakat yang mempercayai mitologi Ratu Adil. Oleh sebab itu, ketika rakyat ditekan malah akan memberikan perlawanan.

"Saat ini ada fenomena unspoken voters [pemilih yang belum menentukan pilihan], mereka akan menyampaikan suaranya kepada Ganjar-Mahfud pada saat ke TPS [tempat pemilihan suara]. Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," jelasnya.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan calon presiden Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di dua provinsi pendukungnya banyak menerima intimidasi.

Bentuk intimidasi yang dimaksudnya terjadi kepada kepala desa. Bahkan, klaim Hasto, sudah bertebaran di media sosial berbagai rekaman yang menunjukkan oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan yang menunjukkan ketidaknetralan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Oktaviano DB Hana
Terkini