Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengendus kecurangan dan konspirasi untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Todung mengungkapkan bahwa salah satu kecurangan itu terjadi ketika banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dan cenderung mendukung salah satu kubi capres dalam kontestasi politik Pilpres 2024.
"Kita sudah membaca di media, banyak sekali kecurangan-kecurangan terjadi di beberapa tempat. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu, khususnya paslon nomor 2," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Todung menambahkan contoh lain bentuk kecurangan pemilu adalah bocornya dugaan percakapan Kepala Kejaksaan, Dandim, dan pihak Kepolisian yang meminta warga untuk memilih Prabowo-Gibran di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Todung mengakui sudah ada bantahan dari pihak terduga.
Meski demikian, dia mengaku pihaknya sudah menemui saksi yang menyaksikan langsung kejadian. Menurutnya, mereka takut bersuara.
Tak hanya itu, lanjutnya, bocor video Sekjen PGRI di Medan yang menganjurkan guru-guru sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran. Dengan begitu, dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Janji yang sama juga disampaikan oleh Sekda di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan paslon nomor 2, dan kalau kita biarkan ini akan menjadi cacat buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini," jelas Todung.
Dia menegaskan ASN dilarang berpihak dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Oleh sebab itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud sudah melaporkan berbagai kejadian tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Todung pun berharap Bawaslu bisa menindaklanjuti laporan pihaknya dengan segera, mengingat hari pencoblosan yang kurang dari sebulan lagi. Dia ingin pelaku dihukum selayak-layaknya sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto meminta masyarakat yang menyaksikan adanya dugaan pelanggaran pemilu untuk merekamnya. TPN Dengan kekuatan rakyat, lanjutnya, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur dan adil.
"Untuk itu handphone harus menjadi alat perjuangan, dan rakyat silakan masyarakat setiap ada pertemuan-pertemuan yang mencurigakan bawalah alat-alat perekam," kata Hasto pada kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel