Cak Imin ke Gibran: Redistribusi Lahan dan Sertifikasi Tanah Itu Berbeda

Bisnis.com,21 Jan 2024, 21:37 WIB
Penulis: Dwi Rachmawati
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa pendukungnya saat tiba dilokasi Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung soal program reforma agraria era Pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menegaskan redistribusi lahan tidak sama dengan sertifikasi lahan.

Menurutnya, selama ini pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) No.86/2018 tentang Reforma Agraria untuk menentukan alokasi prioritas reformasi agraria.

"Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini tidak sama dengan sertifikasi lahan. Sebenarnya sederhana laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah," uja Muhaimin dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).

Dia menjelaskan, redistribusi tanah melekat dalam konstitusi bahwa seluruh kekayaan negara adalah milik negara. Adapun tugas pemerintah adalah membagi aset negara dalam hal ini aset tanah sebagai bagian dari reforma agraria.

Muhaimin menegaskan, visi-misinya bersama capres Anies Baswedan akan memastikan bahwa redistribusi lahan terjadi untuk petani agar lebih sejahtera.

"Sertifikat yang menjadi agenda sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset atau lahan sehingga kita harus ubah," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (2/1/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah menyerahkan 101 juta sertifikat tanah dari total target 126 juta sertifikat tanah selama masa kepemimpinannya. Jokowi menuturkan, pandemi Covid-19 menjadi salah satu yang menghambat realisasi program penerbitan sertifikat tanah molor.

Padahal, Jokowi menyebut dia menargetkan program 126 juta sertifikat tanah dapat rampung pada 2024. Seiring dengan hal itu, pihaknya memberikan mandat kepada calon presiden baru di Indonesia untuk dapat melanjutkan program penerbitan 126 juta sertifikat pada bidang tanah yang belum bersertifikat.

"Perkiraan saya kalau gak ada Covid-19 mampu rampung, tapi ada Covid-19 terus mundur. Tahun 2025 mungkin selesai di seluruh Tanah Air, yang selesaikan biar presiden baru hanya kurang sedikit," kata Jokowi saat membagikan 2.000 sertifikat di Gor Tenis Premium, Cilacap, Selasa (2/1/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rio Sandy Pradana
Terkini